Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

UUD TAHUN 1945 (Naskah Asli)
UUD 1945 (Perubahan I)
UUD 1945 (Perubahan II)
UUD 1945 (Perubahan III)
UUD 1945 (Perubahan IV)
UUD 1945 Perubahan (Keseluruhan)

Undang-Undang

    1. RUU Tentang Pendidikan Kedokteran versi 8 Maret 2012
    2. RUU Tentang Aparatur Sipil Negara atau di sini
    3. 01 Tahun 2013: Lembaga Keuangan Mikro
    4. 19 Tahun 2012 :Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
    5. 18 Tahun 2012: Pangan
    6. 17 Tahun 2012: Perkoperasian
    7. 12 Tahun 2012: Pendidikan Tinggi dan Penjelasan
    8. 04 Tahun 2012: Perubahan atas UU no. 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012
    9. 22 Tahun 2011: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dan penjelasannya
    10. 21 Tahun 2011: Otoritas Jasa Keuangan
    11. 16 Tahun 2011: Bantuan Hukum
    12. 15 Tahun 2011: Penyelenggara Pemilihan Umum
    13. 12 Tahun 2011: Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
    14. 11 Tahun 2011: Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2010: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
    15. 07 Tahun 2011: Mata Uang
    16. 06 tahun 2011: Keimigrasian
    17. 05 Tahun 2011: Akuntan Publik
    18. 04 Tahun 2011: Informasi Geospasial
    19. 11 Tahun 2010: Cagar Budaya
    20. 10 Tahun 2010: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan penjelasannya (situs asli)
    21. 09 Tahun 2010: Keprotokolan
    22. 02 Tahun 2010: Perubahan atas Undang-Undang No. 47 Tahun 2009 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
    23. 43 tahun 2009: Kearsipan
    24. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap UU No. 08 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Baran dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perubahan I UU no. 11 Tahun 1994, Perubahan II UU no. 18 Tahun 2000
    25. 36 tahun 2009: Kesehatan
    26. 35 tahun 2009: Narkotika
    27. 32 tahun 2009: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
    28. 31 tahun 2009: Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
    29. 25 tahun 2009: Pelayanan Publik
    30. 24 tahun 2009: Bendera, Bahasa, dan Lambang Negera, serta Lagu Kebangsaan, atau di sini
    31. 20 tahun 2009: Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
    32. 16 Tahun 2009: Perubahan ke IV terhadap UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, perubahan I UU no. 9 Tahun 1994, Perubahan II UU no.16 Tahun 2000 , Perubahan III UU no. 28 Tahun 2007
    33. 09 Tahun 2009: Badan Hukum Pendidikan 2009 (Wikisource)
      Putusan Mahkamah Konstitusi menolak UU BHP (situs asli),
      Tayangan pptx penjelasan dari Kemendiknas.
    34. 44 tahun 2008: Anti Pornografi
    35. 42 tahun 2008: Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
    36. 40 tahun 2008: Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis
    37. 39 tahun 2008: Kementerian Negara
    38. 36 Tahun 2008: Perubahan keempat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
      7 Tahun 1991 perubahan ketiga, 10 tahun 1994 perubahan kedua, 17 Tahun 2000 perubahan pertama.
    39. 14 tahun 2008: Keterbukaan Informasi Publik
    40. 12 tahun 2008: Perubahan Kedua UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 08 Tahun 2005 perubahan Pertama
    41. 11 tahun 2008: Informasi Dan Transaksi Elektronik
    42. 43 Tahun 2007: Perpustakaan
    43. 26 Tahun 2007: Penataan Ruang
    44. 17 Tahun 2007: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
    45. 12 tahun 2006: Kewarganegaraan RI
    46. 14 Tahun 2005: Guru dan Dosen atau di sini
    47. 33 Tahun 2004: Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, lampiran
    48. 32 Tahun 2004: Pemerintahan Daerah
    49. 29 tahun 2004: Praktik Kedokteran dan
    50. 28 Tahun 2004: Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
    51. 25 Tahun 2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
    52. 15 Tahun 2004: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
    53. 10 Tahun 2004: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
    54. 01 Tahun 2004: Perbendaharaan Negara atau di sini
    55. 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya
    56. 19 Tahun 2003: Badan Usaha Milik Negara
    57. 17 Tahun 2003: Keuangan Negara atau di sini
    58. 13 Tahun 2003: Ketenagakerjaan atau di sini
    59. 19 Tahun 2002: Hak Cipta
    60. 18 Tahun 2002: Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
    61. 20 Tahun 2001: Perubahan atas UU no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    62. 16 Tahun 2001: Yayasan atau di sini
    63. 15 Tahun 2001: Merek
    64. 14 Tahun 2001: Paten
    65. 31 Tahun 2000: Desain Industri
    66. 30 tahun 2000: Rahasia Dagang
    67. 24 Tahun 2000: Perjanjian Internasional
    68. 43 tahun 1999: Perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
    69. 39 tahun 1999: Hak Azasi Manusia
    70. 37 tahun 1999: Hubungan Luar Negeri
    71. 23 tahun 1999: Bank Indonesia, diubah oleh UU no. 3 tahun 2004
    72. 18 Tahun 1999: Jasa Konstrus atau di sini
    73. 08 Tahun 1999: Perlindungan Konsumen
    74. 10 Tahun 1998: Perbankan
    75. 09 Tahun 1998: Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
    76. 20 Tahun 1997: Penerimaan Negara Bukan Pajak
    77. 08 tahun 1997 : Dokumen Perusahaan
    78. 09 Tahun 1994: Perubahan UU 6 tahun 1983  tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
    79. 11 Tahun 1992: Dana Pensiun
    80. 09 Tahun 1990: Kepariwisataan
    81. 08 Tahun 1990: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
    82. 04 Tahun 1990: Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam
    83. 05 Tahun 1984: Perindustrian
    84. 06 Tahun 1983 atau di sini: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diubah dengan UU no.09 Tahun 1994, 16 Tahun 2000 , 28 tahun 2007 , Perpu no. 5 Tahun 2008
    85. 07 Tahun 1983: Pajak Penghasilan, diubah dengan UU no. 7 Tahun 1991, 10 Tahun 199417 Tahun 2000 dan 36 Tahun 2008
    86. 08 Tahun 1983: Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, diubah dengan UU no. 11 Tahun 1994 18 Tahun 2000 dan 42 Tahun 2009
    87. 12 Tahun 1980: Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
    88. 08 Tahun 1974: Pokok-Pokok Kepegawaian, diubah oleh UU no. 43 tahun 1999
    89. 01 Tahun 1974: Perkawinan
    90. 11 Tahun 1969: Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai
    91. 10 Tahun 1955: Pengubahan Nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet dan Facultit Menjadi Universitas dan Fakultas
    92. 34 Tahun 1954: Pemakain Gelar “Akuntan” (“Accountant”)


Peraturan Pemerintah

    1. 19 tahun 2013 : Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Perubahan Pertama PP no. 1 Tahun 1994 , Perubahan kedua PP no.65 Tahun 2008 , Perubahan ketiga no. 44 Tahun 2011
    2. 8 Tahun 2013: Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
    3. 2 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan
    4. 103 Tahun 2012 ( atau bisa juga unduh di sini) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah no. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
    5. 97 Tahun 2012: Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
    6. 96 Tahun 2012: Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
    7. 82 Tahun 2012: Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
    8. 74 Tahun 2012: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
    9. 57 Tahun 2012: Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ke Tiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
    10. 56 Tahun 2012: Perubahan Kedua Atas PP no. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
    11. 28 Tahun 2012: Pelaksana Undang-Undang no. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan
    12. 18 Tahun 2012: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya dan Lampirannya
    13. 15 Tahun 2012: Perubahan Keempat Belas atas PP no. 07 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS dan Lampiran
    14. 46 Tahun 2011: Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
    15. 44 Tahun 2011: Perubahan Ketiga PP no. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS,  Perubahan Pertama PP no. 1 Tahun 1994 , Perubahan kedua PP no.65 Tahun 2008
    16. 36 Tahun 2011: Jabatan yang tidak boleh dirangkap Hakim Agung dan Hakim
    17. 25 Tahun 2011: Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
    18. 24 Tahun 2011: Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dengan penjelasannya
    19. 14 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya beserta Lampiran I s/d VIII (situs asli)
    20. 11 Tahun 2011: Perubahan Ketiga Belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. Lampiran PP 11 Tahun 2011. (situs asli)
    21. 10 Tahun 2011: Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan Penerimaan Hibah
    22. 94 Tahun 2010: Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan
    23. 93 Tahun 2010: Sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
    24. 92 Tahun 2010: Perubahan kedua atas PP no. 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, perubahan pertama: PP no. 4 Tahun 2010
    25. 90 Tahun 2010: Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
    26. 80 Tahun 2010: Tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD (situs asli). Catatan: Peraturan Pemerintah ini menggantikan PP 45 Tahun 1994
      Permenkeu 262/PMK.03/2010 (lengkap dengan lampirannya): peraturan pelaksana PP 80 Tahun 2010
    27. 71 tahun 2010: Standar Akuntansi Pemerintahan
    28. 66 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
    29. 61 Tahun 2010: Pelakasanaan UU no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
    30. 59 tahun 2010: Perubahan atas PP 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
    31. 54 Tahun 2010: Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2010 kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima pensiun/tunjangan
    32. 53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil
      Peraturan Pelaksana : Perka BKN no. 21 Tahun 2010
    33. 40 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (situs asli)
    34. 28 Tahun 2010: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya (mencabut PP no 9 tahun 2009)
    35. 25 Tahun 2010 (Lampiran): Perubahan ke 12 atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS
    36. 17 Tahun 2010: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta penjelasannya
    37. 14 Tahun 2010: Pendidikan Kedinasan
    38. 63 tahun 2009: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkutan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
    39. 48 tahun 2009: Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya, ini Permen Ristek no. 8 tahun 2012: Daftar Bidang Penelitian Beresiko Tinggi dan Berbahaya dan Instansi Pemerintah yang Berwenang Memberikan Izin Kegiatan Penelitian, Pengembangan , dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Beresiko Tinggi dan Berbahaya
    40. 41 Tahun 2009: tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan Profesor.
      Pedoman pelaksanaa Permenkeu no.164/PMK.05/2010: Tata Cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan professor
    41. 38 Tahun 2009: Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada yayasan.
    42. 37 Tahun 2009: Dosen (146KB pdf, 62KB doc/zip)
    43. 29 tahun 2009 :  Tata Cara penentuan jumlah, pembayaran dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak yang terhutang
    44. 14 Tahun 2009: Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum
    45. 83 Tahun 2008: Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
    46. 74 Tahun 2008: Guru
    47. 65 Tahun 2008: Perubahan Kedua PP no. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS,  Perubahan Pertama PP no. 1 Tahun 1994
    48. 63 Tahun 2008: Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan
    49. 60 Tahun 2008: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
    50. 47 Tahun 2008: Wajib Belajar
    51. 48 Tahun 2008: Pendanaan pendidikan (Penjelasannya)
    52. 38  Tahun 2008: Perubahan atas PP no 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah
    53. 23 Tahun 2008: Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana
    54. 22 Tahun 2008: Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
    55. 21 Tahun 2008: Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
    56. 06 Tahun 2008: Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah
    57. 94 Tahun 2007: Pengendalian dan Pengawasan atas Pengadaan dan Penyaluran Bahan Obat, Obat Spesifik dan Alat Kesehatan yang Berfungsi sebagai Obat
    58. 80 Tahun 2007: Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1983
    59. 55 Tahun 2007: Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
    60. 43 Tahun 2007: Perubahan Atas PP no. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
    61. 39 Tahun 2007: Pengelolaan Uang Negara/Daerah
    62. 38  Tahun 2007: Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Profinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    63. 35 Tahun 2007: Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi dan Difusi Teknologi
    64. 41 Tahun 2006: Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing
    65. 39 Tahun 2006: Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
    66. 31 Tahun 2006: Sistem Pelatihan Kerja Nasional (termasuk membahasa tentang KKNI-Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) – situs asli.
    67. 8 Tahun 2006: Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
    68. 6 tahun 2006 :  Pengelolaan barang milik negara/daerah
    69. 65 Tahun 2005: Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
    70. 58 Tahun 2005: Pengelolaan Keuangan Daerah
    71. 48 tahun 2005: Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
    72. 47 Tahun 2005: Perubahan atas PP 29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap
    73. 31 Tahun 2005 : Perubahan PP 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara
    74. 24 Tahun 2005: Standar Akuntansi Pemerintah (diganti dengan PP 71/2010)
    75. 23 Tahun 2005: Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
    76. 22 Tahun 2005: Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
    77. 20 Tahun 2005: Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
    78. 19 Tahun 2005: Standar Nasional Pendidikan
    79. 01 Tahun 2005: Pelaksanaan UU no.31Tahun 2000 tentang Desain Industri
    80. 37 Tahun 2004: Larangan PNS menjadi anggota partai politik
    81. 27 Tahun 2004: Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah
    82. 23 Tahun 2004: Badan Nasional Sertifikasi Profesi
    83. 21 Tahun 2004: Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga – RKAK/L
    84. 20 Tahun 2004: Rencana Kerja Pemerintah
    85. 54 Tahun 2003: Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
    86. 09 Tahun 2003: Wewenang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian PNS
    87. 13 Tahun 2002: Perubahan atas PP no 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
    88. 12 Tahun 2002 : Perubahan PP 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
    89. 11 Tahun 2002: Perubahan atas PP no. 98 tahun 2000 tentang pengadaan PNS
    90. 102 tahun 2000: Standarisasi Nasional
    91. 101 tahun 2000: Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
    92. 100 tahun 2000: Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
    93. 99 Tahun 2000 : Kenaikan pangkat PNS
    94. 98 Tahun 2000: Pengadaan PNS
    95. 97 tahun 2000: Formasi Pegawai Negeri Sipil
    96. 96 Tahun 2000: Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (sudah dibatalkan oleh PP no.09 Tahun 2003)
    97. 39 tahun 2000: Perubahan atas PP no. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (telah dicabut oleh PP no.17 tahun 2010)
    98. 30 tahun 2000: Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
    99. 29 tahun 2000: Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (situs asli), Perubahan Pertama: PP no. 59 tahun 2010
    100. 28 tahun 2000: Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Perubahan Pertama: PP no. 4 Tahun 2010, Perubahan kedua: PP no. 92 tahun 2010
    101. 87 Tahun 1999: Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan
    102. 73 Tahun 1999: Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu.
    103. 61 Tahun 1999: Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum – format pdf (sudah dibatalkan PP no. 17 tahun 2010)
    104. 60 Tahun 1999: Pendidikan Tinggi (sudah dibatalkan PP no. 17 tahun 2010)
    105. 05 tahun 1999: Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik
    106. 52 Tahun 1998: PP no.22 Tahun 1997: enis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
    107. 29 Tahun 1997: PNS yang menduduki jabatan rangkap
    108. 22 Tahun 1997: Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lampiran IIA item 14 tentang Pendidikan)
    109. 40 Tahun 1996: Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
    110. 45 Tahun 1994: Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, PNS, anggota ABRI, dan Pensiunan (sudah diganti dengan PP 80 Tahun 2010 )
    111. 16 Tahun 1994: Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
    112. 01 Tahun 1994: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah no. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
    113. 24 Tahun 1993: Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek
    114. 23 Tahun 1993: Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek
    115. 11 Tahun 1993: Bentuk dan Isi Surat Paten
    116. 38 Tahun 1992 : Tenaga Kependidikan (dicabut oleh PP no. 17 tahun 2010)
    117. 34 Tahun 1991: Tata Cara Permintaan Paten dan
    118. 20 Tahun 1991: Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung atau di sini
    119. 62 tahun 1990: Ketentuan Protokol tentang Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan
    120. 45 Tahun 1990: Perubahan atas PP no. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan perceraian PNS
    121. 03 Tahun 1990: Perubahan PP 16-1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP 38-1982
    122. 08 Tahun 1989: Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya
    123. 01 Tahun 1989: Penterjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan
    124. 05 tahun 1987: Perlakuan terhadap Penerima Pensiun/Tunjangan yang hilang
    125. 18 tahun 1985: Penyesuaian Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, serta Janda/Dudanya
    126. 17 tahun 1985: Penetapan pensiun pokok bekas pejabat Negara dan janda/dudanya
    127. 22 tahun1984: Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Beserta Anggota Keluarganya, penjelasan
    128. 36 tahun 1983: Pelaksanaan UU Pajak Penghasilan 1984, penjelasan
    129. 10 Tahun 1983: Izin perkawinan dan perceraian PNS, diubah oleh PP no. 45 tahun 1990
    130. 01 Tahun 1983: Perlakuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Tewas Atau Cacat Akibat Kecelakaan Karena Dinas
    131. 39 Tahun 1982: Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Tinggi Swasta
    132. 04 Tahun 1982: Pemberian Uang Duka Wafat bagi Keluarga Penerima Pensiun
    133. 12 Tahun 1981: Perawatan, Tunjangan Cacad, Dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil
    134. 30 Tahun 1980: Peraturan displin PNS (sudah diganti dengan PP No. 53 Tahun 2010)
    135. 03 Tahun 1980 tentang  pengangkatan dalam pangkat PNS atau di sini
    136. 34 Tahun 1979: Penyusutan Arsip
    137. 32 Tahun 1979: Pemberhentian PNS
    138. 10 Tahun 1979: Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (lengkap penjelasan dan lampiran)
    139. 07 Tahun 1977: Penetapan gaji beserta lampirannya (dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2) atau di sini
    140. 24 Tahun 1976: Cuti Pegawai Negeri Sipil, atau di sini
    141. 09 Tahun 1975: Peraturan Pelaksanaan UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
    142. 06 Tahun 1974: Pembatasan Pegawai Negeri dalam usaha swasta, atau di sini
    143. 04 Tahun 1966: Pemberhentian/pemberhentian sementara PNS
    144. 38 Tahun 1964: Peraturan Khusus tentang Penghargaan Pengalaman Kerja bagi PNS
    145. 51 Tahun 1963: Cadangan Nasional
    146. 201 Tahun 1961: Peraturan Penyesuaian Pangkat dan Gaji dari PGPN 1955 ke PGPN 1961
    147. 43 tahun 1958: Penggunaan Lambang Negera
    148. 40 Tahun 1958: Bendera Kebangsaan Republik Indonesia


Peraturan Pemerinah tentang Penetapan 7 Universitas sebagai BHMN :

  1. PP no. 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara
  2. PP no. 153 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gajahmada sebagai Badan Hukum Milik Negara
  3. PP no. 154 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor Sebagai Badan Hukum Milik Negara
  4. PP no. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara
  5. PP no. 56 tahun 2003 tentang Penetapan Universitas Sumatera Utara Sebagai Badan Hukum Milik Negara
  6. PP no. 06 tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan 7. Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara
  7. PP no. 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara

Keputusan Presiden Republik Indonesia

  1. 37 tahun 2012:  Rincian Belanja Kementerian/Lembaga T.A. 2013
  2. 105 tahun 2004: Pengelolaan Arsip Statis
  3. 87 tahun 2004: Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan, Perubahan pertama Perpres no. 01 Tahun 2009
  4. 84/P Tahun 2009: Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014
  5. 72 Tahun 2004, Perubahan atas Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  6. 80 Tahun 2003: Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (telah dicabut dengan Perpres  no. 54 Tahun 2010 terhitung 01 Januari 2011): Penjelasan, Lampiran I, Lampiran II
  7. 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, perubahan ke6 oleh Perpres no. 64 tahun 2005 , Perubahan ke7 oleh Perpres no. 3 Tahun 2013 dan Lampiran
  8. 9 Tahun 2001: Tunjangan Dosen
  9. 67 Tahun 2000: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
  10. 110 Tahun 1999: Dewan Buku Nasional
  11. 93 Tahun 1999: Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas
  12. 87 tahun 1999 : Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  13. 20 tahun 1999: Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri
  14. 19 tahun 1999: Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri
  15. 05 tahun 1996: Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil
  16. 46 tahun 1994 : Perubahan Keppres no. 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
  17. 14 Tahun 1993: Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
  18. 57 tahun 1986: Tunjangan belajar dosen hanya dosen tugas belajar dalam negeri
  19. 56 tahun 1974: Besarnya Iuran yang dipotong dari gaji PNS, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun
  20. 26 tahun 1974: Arsip Nasional Indonesia
  21. 18 Tahun 1972: Jenis-Jenis Pakaian Sipil, diubah dengan Keppres no. 50 Tahun 1990
  22. 49 tahun 1970: Penyerahan duplikat bendera merah putih ke setiap daerah tingkat II

Peraturan Presiden Republik Indonesia

  1. 4 Tahun 2013 dan Lampiran : Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementeria
  2. 3 Tahun 2013 dan Lampiran : Perubahan ke 7 atas Keppres no. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
  3. 12 tahun 2013: Jaminan Kesehatan
  4. 10 Tahun 2013: Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 dan lampirannya
  5. 4 tahun 2013: Perubahan kedepapan atas Keputusan Presiden no. 110 tahun 2001 tentang Uni Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian
  6. 3 tahun 2013: perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non kementerian.
  7. 101 s/d 120 tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja PNS di 20 Kementerian/Lembaga Negara
  8. 100 tahun 2012: Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti dan Lampirannya
  9. 97 tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden no. 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  10. 72 tahun 2012: Sistem Kesehatan Nasional, dan lampiran
  11. 70 tahun 2012: Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, perubahan pertama 35 Tahun 2011, dan Penjelasan Perpres no. 70 tahun 2012
  12. 65/M tahun 2012 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Periode 2009-2014
  13. 60 tahun 2012: Wakil Menteri
  14. 54 Tahun 2012: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013
  15. 52 tahun 2012: Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa
  16. 48 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
  17. 44 tahun 2012: Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
  18. 43 tahun 2012: Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
  19. 42 tahun 2012: Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis
  20. 41 tahun 2012: Perpangjangan Batas Usia Pensin bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor
  21. 39 tahun 2012: Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga
  22. 33 tahun 2012: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
  23. 26 Tahun 2012: Cetak Biru Sistem Logistik Nasional
  24. 08 tahun 2012 : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Lampirannya
  25. 92 tahun 2011: Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
  26. 77 Tahun 2011: Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara
  27. 76 Tahun 2011: Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara
  28. 73 Tahun 2011: Pembangunan Bangunan Gedung Negara
  29. 35 Tahun 2011: Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
  30. 81 Tahun 2010: Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015
  31. 54 Tahun 2010: Pengadaan Barang dan Jasa
  32. 53 Tahun 2010: Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  33. 32 Tahun 2010: Komite Inovasi Nasional
  34. 25 Tahun 2010: Penyesuaian Gaji Pokok PNS menurut PP No. 08 tahun 2009 ke dalam Gaji Pokok PNS menurut PP 25 tahun 2010 (situs asli)
  35. 24 Tahun 2010: Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Perpres ini telah membubarkan Direktorat PMPTK)
  36. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014
  37. 47 Tahun 2009: Pembentukan Organisasi Kementerian Negara
  38. 01 Tahun 2009: Perubahan atas Keppres no. 87 tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan dalam Negeri  ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan
  39. 70 Tahun 2008: Tunjangan Jabatan Fungsional Penerjemah
  40. 108 Tahun 2007: Tunjangan Tenaga Kependidikan(Mencabut Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006)
  41. 95 Tahun 2007: Perubahan ke7 terhadap Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Telah Dicabut Terhitung 01 Januari 2011 dengan Perpres no. 54 Tahun 2010)
  42. 77 tahun 2007: Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
  43. 66 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor
  44. 65 Tahun 2007: Tunjangan Fungsional Dosen
  45. 54 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Dan Teknisi Elektromedis
  46. 47 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan
  47. 46 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis
  48. 44 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
  49. 30 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti
  50. 26 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Struktural (Mencabut Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006)
  51. 59 Tahun 2006: Tunjangan Dosen (sudah dicabut oleh Perpres no. 65 tahun 2007)
  52. 58 Tahun 2006: Tunjangan Tenaga Kependidikan (sudah dicabut oleh Perpres no. 108 tahun 2007)
  53. 12 Tahun 2006: Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil
  54. 68 Tahun 2005: Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden
  55. 42 Tahun 2002: Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  56. 166 tahun 2000 : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, diubah oleh Perpres no. 173 tahun 2000
  57. 12 Tahun 1961: Pemberian Tugas Belajar

Kembali ke: Perpres, Keppres, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, UUD 1945  atau menuju : Sie Infokum, PHI Thema, PerMenkeu, Kepka BKN, SE Dikti, SK Dirjen Dikti, Permendikbud

Instruksi Presiden Republik Indonesia

  1. 02 Tahun 2013: Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
  2. 01 Tahun 2013: Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013
  3. 20 Tahun 1998 : Penertiban Sumber-Sumber dana Yayasan
  4. 12 Tahun 1968: Keseragaman Mengenai Tata Urutan dan Rumusan Sila-Sila dalam Penulisan /Pembacaan/Ucapan Pancasila

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

    1. 019/P/2013 : Petunjukan Model Panutan (Role Model) Pengembangan Budaya Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lampiran
    2. 018/P/2013: Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat Tertentu di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang Menandatangani Surat Pengantar dan Usul Permintaan Penetapan Nomor Induk Pegawai kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara serta Surat Keputusan dalam Rangka Pengangkatan CPNS di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    3. 174/P/2012 : Anggota BAN-PT, BAN-S/M, dan BAN-NF Periode Tahun 2012-2017
    4. 053 Tahun 2012 : Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
    5. 075/P/2011: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. (Lihat Lampiran 01Lampiran 02)
    6. 052/P/2011: Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/P/2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan
    7. 134/M/2010: Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011
    8. 126/P/2010: Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan
    9. 108/P/2009: PT Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
    10. 022/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan, disahkan tgl 04 April 2009 (Berkas pelaksanaan, format pdf: Buku 1-1,8MB, Buku 2-1Mb pdf, Buku 3-0,6MB, Buku 4-0,5Mb, Buku 5-0,85MB)
    11. 015/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (mirror)
    12. 058 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan
    13. 057/O/2007: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru dalam jabatan
    14. 056/P/2007: Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru
    15. 129a/U/2004: Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
    16. 045/U/2002: Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
    17. 004/U/2002: Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
    18. 184/U/2001: Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi (pdf)
    19. 179/U/2001: Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi
    20. 178/U/2001: Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi (pdf)
    21. 107/U/2001: Penyelenggaraan Program Pendidikan JARAK Jauh (situs asli) (telah dibatalkan oleh Permendikbud 24 Tahun 2012)
    22. 36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen (pdf, situs asli)
    23. 234/U/2000: Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi bersama lampirannya
    24. 232/U/2000: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa (pdf)
    25. 074/U/2000: Tata cara tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen
    26. 284/U/1999: Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 67 Tahun 2008)
    27. 264/U/1999: Kerjasama antar Perguruan Tinggi dan SK Dirjen Dikti no 61/DIKTI/Kep/2000
    28. 212/U/1999: Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor
    29. 181 Tahun 1999: petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya (html). Lampiran: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
    30. 187/U/1998: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 28 Tahun 2005)
    31. 155/U/1998: Pedoman Umum Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi
    32. 223/U/1998: Kerjasama antar Perguruan Tinggi – pdf (dibatalkan oleh Kepmendikbud 264/U/1999 )
    33. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999: Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Lampiran: I II III
    34. 339/U/1994: Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta
    35. 036/U/1993: Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi (sudah diganti dengan 178/U/2001)
    36. 0442/P/1977: Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Kepada Pejabat Tertentu Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan


Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

    1. Uji Pubik Draft PermenPan & RB tentang Jabatan Akademik Dosen, Draft Permendikbud tentang Pengangkatan Dosen Tetap Di Perguruan Tinggi, Draft Permendikbud tentang Tunjangan Profesor, Draft Lampiran Juknis Penetapan AKD,  Draft Lampiran Juknis Tugas dan Wewenang Dosen, Draft Penugasan dosen PNS ke PTN Sasaran.
    2. Uji Publik Draft Permen LAM, Draft Permendikbud LAM
    3. 24 Tahun 2013: Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kemdikbud
    4. 21 Tahun 2013 : Pemberian Gelar Doktor Kehormatan sudah terbit
    5. 9 Tahun 2013: Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemberian Kesaksiaan Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi
    6. 7 Tahun 2013: Pedoman Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama 7 lampirannya
    7. 6 Tahun 2013: Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lampirannya ( membatalkan Permendiknas no. 42 tahun 2006)
    8. 5 Tahun 2013: Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal
    9. 4 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
    10. 01 Tahun 2013: Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
    11. 76 tahun 2012: Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013
    12. 75 tahun 2012: Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah dan Lampirannya
    13. 74 tahun 2012: Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor Universitas Pertahanan
    14. 73 tahun 2012: Bantuan Sosial Untuk Komunitas Budaya, sudah dibatalkan oleh Permendikbud no.24 Tahun 2013
    15. 72 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Galeri Nasional Indonesia
    16. 69 tahun 2012: Perubahan aas Permendikbud no. 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    17. 65 tahun 2012: Bantuan Sosial Sarana Kesenian Kepada Satuan Pendidikan, sudah dibatalkan oleh Permendikbud no.24 Tahun 2013
    18. 63 tahun 2012: Pembubaran Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi
    19. 60 tahun 2012: Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi serta Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    20. 59 tahun 2012: Badan Akreditasi Nasional atau di sini
    21. 58 tahun 2012: Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah (BOPTN)
    22. 42 tahun 2012: Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran Untuk Pemantauan Dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
    23. 41 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
    24. 40 tahun 2012: Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi atau bs unduh di sini
    25. 37 tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
    26. 36 tahun 2012: Perubahan Kedua Atas Permendiknas No. 9 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Dan Pengelolaan gedung/Kantor Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
    27. 33 tahun 2012: Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah
    28. 32 tahun 2012: Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
    29. 31 tahun 2012: Standar Kompetensi Lulusan Kursus
    30. 24 Tahun 2012: Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh bagi Perguruan Tinggi (membatalkan Kepmendikbud no. 107/U/2001)
    31. 16 Tahun 2012: Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kemdikbud bersama Lampiran 01 , 2A , 2B , 3A , 3B , 3C , 3D , 04 atau digabung semua di sini
    32. 14 tahun 2012: Kebijakan Pengawasan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2012,  Juknis: Kebijakan Pengawasan Itjen 2012
    33. 13 Tahun 2012: Pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    34. 10 Tahun 2012: Wajib Lapor Harta Kekayaan dan Lampirannya
    35. 08 Tahun 2012: Pemberian insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Luar Negeri
    36. 07 Tahun 2012: Pemberian gaji dan insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Sabah Malaysia
    37. 05 Tahun 2012 : Serfifikasi Guru dalam Jabatan
    38. 04 Tahun 2012: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
    39. 01 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Membatalkan Permendiknas no. 36 tahun 2010)
    40. 50 Tahun 2011: Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
    41. 48 Tahun 2011 : Perubahan nama Kemdiknas menjadi Kemdikbud
    42. 47 Tahun 2011: Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (membatalkan Permendiknas no. 16 tahun 2009)
    43. 44 tahun 2011: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
    44. 38 Tahun 2011: Perubahan atas 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 38 Tahun 2011: 01, 02 dan Lampiran Permendiknas 18 tahun 2011 di sini)
    45. 26 Tahun 2011: Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas dan lampiran
    46. 22 Tahun 2011: Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, situs asli)
    47. 20 Tahun 2011: Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili Perguruan Tinggi
    48. 19 Tahun 2011: Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Ijazah dan Gelar Perguruan Tinggi Indonesia
    49. 18 Tahun 2011: Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 18 Tahun 2011)
    50. 17 Tahun 2011: Pemberian Beasiswa untuk Pendidik (dosen tetap) dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi
    51. 11 Tahun 2011 : Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan
    52. 06 Tahun 2011: Perubahan atas Permendiknas no. 43 Tahun 2010: Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional
    53. 03 Tahun 2011: Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2006 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2007 (sudah dibatalkan oleh Permendiknas no. 26 tahun 2011)
    54. 1 Tahun 2011 / IM: Rencana Aksi Kemendiknas untuk Mewujudkan Laporan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2011
    55. Permenkeu 164/PMK.05/2010 tentang Tata cara pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor
    56. 48 Tahun 2010: Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014
    57. 47 Tahun 2010: Standar Kompetensi Lulusan Kursus
    58. 44 Tahun 2010: Perubahan atas Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kemdiknas Tahun 2010-2014
    59. 43 Tahun 2010: Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional
    60. 39 Tahun 2010: Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Dan Keuangan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dan Lampiran
    61. 38 Tahun 2010: Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru
    62. 36 Tahun 2010: Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
    63. 35 Tahun 2010: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya
    64. 34 Tahun 2010: Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
    65. 33 Tahun 2010: Pemberian Bantuan Sosial Kepada Calon Penulis Buku
    66. 30 Tahun 2010: Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan
    67. 24 Tahun 2010: Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
    68. 21 Tahun 2010: Pemberian Kuasa Kepada Kepala Biro Keuangan Untuk Menandatangani Keputusan Penetapan Operator, Verifikator, dan Validator Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
    69. 20 Tahun 2010: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
    70. 17 Tahun 2010: Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
    71. 9 Tahun 2010: Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan
    72. 6 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
    73. 2 Tahun 2010: Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014
    74. 1 Tahun 2010: Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional (situs asli)
    75. 73 Tahun 2009: Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1)
    76. 68 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah Versi scan (situs asli)
    77. 67 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah
    78. 66 Tahun 2009: Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia
    79. 63 Tahun 2009: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
    80. 62 Tahun 2009: Pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik Jenjang Pendidikan Menengah dan Tinggi Peraih Olipiade Sain Internasional
    81. 61 Tahun 2009: Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
    82. 48 Tahun 2009: Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Depdiknas
    83. 47 Tahun 2009: Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
    84. 46 Tahun 2009: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan
    85. 42 Tahun 2009: Standar Pengelola Kursus
    86. 41 Tahun 2009: Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan
    87. 33 Tahun 2009: Pedoman pengangkaan Dewan Pengawas pada PTN di Lingkungan Depdiknas yang menerapkan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
    88. 32 Tahun 2009: Mekanisme pendirian BHP, perubahan BHMN atau PT, dan pengakuan penyelenggara PT sebagai BHP (Permendiknas, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI).
    89. 30 Tahun 2009: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi
    90. 26 Tahun 2009: Penyetaraan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
    91. 20 Tahun 2009: Beasiswa Unggulan
    92. 19 Tahun 2009: Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor
    93. 18 Tahun 2009: Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia
    94. 16 Tahun 2009: Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (telah dibatalkan oleh Permendiknas n0. 47 tahun 2011 tentang SPI)
    95. 8 Tahun 2009: Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan
    96. 85 Tahun 2008: Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi
    97. 76 Tahun 2008: Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
    98. 67 Tahun 2008: Pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagai pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas (telah dibatalkan Permendiknas no. 24 Tahun 2010)
    99. 62 Tahun 2008: Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di lingkungan Depdiknas dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi
    100. 61 Tahun 2008: Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin yang merupakan kewenangan Menteri terhadap PNS di lingkungan Depdiknas
    101. 59 Tahun 2008: Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, Surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/surat tanda tamat belajar
    102. 58 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan
    103. 57 Tahun 2008: Program Bantuan Khusus Mahasiswa Bagi Mahasiswa Kurang Mampu pada Perguruan Tinggi
    104. 53 Tahun 2008: Pedoman penyusunan standar pelayanan minimum bagi PTN yang menerapkan Pengelolaan keuangan BLU (situs asli)
    105. 51 Tahun 2008: Masa Jabatan Koordinator Dan Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Departemen Pendidikan Nasional
    106. 39 Tahun 2008: Pembinaan Kesiswaan
    107. 38 Tahun 2008: Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Depdiknas
    108. 27 Tahun 2008: Standar kualifikasi akademik dan kompentensi Konselor
    109. 20 Tahun 2008: Penetapan inpassing pangkat dosen bukan PNS yang telah menduduki jabatan akademik di PTS dengan pangkat PNS (situs asli)
    110. 19 Tahun 2008: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen
    111. 18 Tahun 2008: Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen
    112. 16 Tahun 2008: Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas
    113. 17 Tahun 2008: Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)
    114. 09 Tahun 2008: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus
    115. 06 Tahun 2008: Pedoman penerimaan calon mahasiswa baru di perguruan tinggi
    116. 02 Tahun 2008: Buku
    117. 50 Tahun 2007: Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah
    118. 44 Tahun 2007: Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional
    119. 42 Tahun 2007: Sertifikasi dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)
    120. 30 Tahun 2007: Pengelolaan Rekening di Lingkungan Depdiknas
    121. 26 Tahun 2007: Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri  (ini untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih pakai Kepmendikbud no 264/U/1999)
    122. 25 Tahun 2007: Persyaratan dan Prosedur bagi WNA untuk menjadi Mahasiswa pada PT di Indonesia
    123. 20 Tahun 2007: Standar Penilaian Pendidikan
    124. 18 Tahun 2007: Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan
    125. 17 Tahun 2007: Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007
    126. 16 Tahun 2007: Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetisi Guru
    127. 15 Tahun 2007: Sistem Perencanaan Tahunan Depdiknas
    128. 07 Tahun 2007: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
    129. 44 Tahun 2006: Bantuan untuk Lembaga Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan, sudah dibatalkan oleh Permendikbud no.24 Tahun 2013
    130. 42 tahun 2006: Tata Persuratan Di Lingkungan Depdiknas
    131. 41 Tahun 2006: Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Untuk Menandatangani Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Disangka Melakukan Pelanggaran Disiplin
    132. 38 Tahun 2006: Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 09 Tahun 2008) (mirror)
    133. 37 Tahun 2006: Tata Kearsipan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
    134. 34 Tahun 2006: Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
    135. 32 Tahun 2006: Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 042/U/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum
    136. 28 Tahun 2006: Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara pada Masa Peralihan
    137. 26 Tahun 2006: Jadwal Retensi (Penyimpanan) Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan PTN dan Kopertis
    138. 19 Tahun 2006: Pemberian Tunjangan Darmasiswa kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia
    139. 17 Tahun 2006: Pemberian Delegasi Wewenang Kepada Pejabat Tertentu Untuk Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok PNS di Lingkungan Depdiknas
    140. 16 Tahun 2006: Jadwal Retensi Arsip Substansif dan Fasilitatif Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
    141. 14 Tahun 2006: Laporan Akuntabilitas Kinerja
    142. 13 Tahun 2006: Jadwal Retensi Arsip Substansif dan Fasilitatif Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
    143. 01 Tahun 2006: Pemberian kewenangan kepada 4 PT BHMN untuk membuka dan menutup program studi pada PT yang bersangkutan
    144. 28 Tahun 2005: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
    145. 25 Tahun 2005: Tata Tertib Rapat Pimpinan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
    146. 05 Tahun 2005: Subsidi Silang Biaya Operasional Perguruan Tinggi


Keputusan Dirjen Dikti

  1. 15/DIKTI/Kep/2013 : Pengelolaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk Penelitian
  2. 71/DIKTI/Kep/2012 : Standar Beasiswa Dikti untuk Pendidikan BPP-DN (d/h bernama BPPS) yang Berlaku mulai Tahun Anggaran 2013
  3. 49/Dikti/Kep/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, situs asli)
  4. 70/D/T/2010: Perubahan Perguruan Tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan (situs asli)
  5. 03/DIKTI/Kep/2010: Pemberian Mandat Kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk melakukan Evaluasi dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi yang Bersangkutan (situs asli)
  6. 82/DIKTI/Kep/2009: Pedoman Penyetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri (Data)
  7. 66/DIKTI/Kep/2008: Pemberian kuasa kepada Koordinator Kopertis di wilayah masing-masing untuk atas nama Dirjen Dikti menetapkan angka kredit dosen PTS untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor (mirror)
  8. 163/DIKTI/Kep/2007: Penataan dan Kodifikasi Prodi Pada Perguruan Tinggi: lengkap dengan lampiran (mirror, lampirannya: 01, 02, tayangan sosialisasi)
  9. 44/DIKTI/Kep/2006: Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat di Perguruan Tinggi (situs asli)
  10. 43/DIKTI/Kep/2006: Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi (situs asli)
  11. 34/DIKTI/Kep/2002: Perubahan dan Peraturan tambahan SK Dirjen Dikti no. 08/DIKTI/Kep/2001 (situs asli)
  12. 28 /DIKTI/Kep/2002: Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi (situs asli)
  13. 26/DIKTI/KEP/2002: Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus
  14. 08/DIKTI/Kep/2002: Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi (situs asli)
  15. 108/DIKTI/Kep/2001: Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000: Pendirian Perguruan Tinggi (situs asli)
  16. 61/DIKTI/KP/2000: Peraturan pelaksana Permendiknas 26 tahun 2007 tentang kerjasama dengan PT LN
  17. 38/DIKTI/Kep/2000: Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi
  18. 275/DIKTI/Kep/1999: Tatacara Pengangkatan Pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, pembantu ketua dan pembantu direktur pada PTN di lingkungan Kemendikbud pada kondisi khusus terjadi pemberhentian atau mutasi jabatan sebelum masa tugas berakhir (situs asli)
  19. 48/DJ/Kep/1983: Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi (EWMP)


Surat Edaran Dirjen Dikti, Direktur Direktorat Ditjen Dikti

  1. 390/E4.4/2013 : Edaran Direktur Diktendik tentang Pengaturan Tunjangan Biaya Domisili bagi Penerima
  2. 23979/A.A3/KU/2013 : Edaran Sekjen tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
  3. 217/E/KM/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Peningkatan Mutu Akademik dan Apresiasi kepada Rektor UAJY
  4. 1897/E2.3/T/2013: Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama: Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi
  5. 296/E4.4/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Penggabungan BPPS dan BU Dalam Negeri menjadi BPP-DN
  6. 160/E/AK/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi atau di sini
  7. 0394 /E5.2/PL/2013 : Edaran Direktur Litabmas tentang Pengelolaan BOPTN untuk Penelitian Tahun 2013 bersama Lampiran
  8. 978/E.E2.2/KL/2013  Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Dikti, ke Seluruh Pengusul Usulan Pendirian dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi di Seluruh Indonesia atau di sini
  9. 97/E/KU/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Uang Kuliah Tunggal yang berisi Permintaan Dirjen Dikti kepada Pimpinan PTN untuk menghapus uang pangkal dan melaksanakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru program S1 reguler.
  10. 72/E/KP/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Penataan dan Penetapan Jabatan Akademik Dosen Tidak Tetap atau di sini
  11. 1679/A3.3/KU/2012: Edaran Sekjen tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Pendapatan, Belanja, Aset dan Kewajiban pada Laporan Keuangan Kemdikbud Tahun 2012
  12. 1636/A4/KP/2013: Edaran Sekjen tentang tentang  Pemutahiran Data Pegawai PNS dan Permintaan Administrator
  13. 3693/E4.3/2012: SE Direktur Diktendik tentang Informasi Sertifikasi Dosen tahun 2013
  14. 3676/E4.3/2012: SE Direktur Diktendik tentang Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen (Usulan LK diberhentikan dari Jan-Maret 2013)
  15. 3387/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik tentang Kebijakan Baru NIDN dan Pindah Homebase Dosen, Contoh SK dosen tetap Yayasan yang berisi Hak dan Kewajiban
  16. 1483/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Penataan Program Doktor
  17. 1287/E/T/2012 : SE Dirjen Dikti tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor
  18. 1276/E/T/2012 : SE Dirjen Dikti tentang Pembukaan Program Magister dan Doktor Terapan
  19. Surat Edaran Direktur Diktendik tentang 241 PT yang terindikasi memiliki dosen yang terindikasi guru, lampirannya
  20. 2844/E4.1/2012 : Penataan Sistem Pendidik dan Tenaga Kependidikan di sini atau di sini
  21. 1223/E/T/20L2: SE Dirjen Dikti tentang Kewajiban penerbitan terbitan berkala ilmiah secara elektronik
  22. 1061/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Penghentian sementara (moratorium) pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi, serta pembukaan program studi baru
  23. 1016/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi
  24. 472/E4.4/2012: Keputusan Direktur Diktendik tentang penetapan standar biaya Program Beasiswa pendidikan Magister/Doktor (S2/S3) luar negeri untuk dosen tetap, tenaga kependidikan tetap, dan calon dosen PT. (situs asli)
  25. 1314/D4.3/2012: SE Direkur Diktendik: Keabsahan/Keaslian Jurnal PT
  26. 715/E/T/2012: SE Dirjen Dikti: Pengawasan Penyelenggaran Pendidikan Tinggi di PTS
  27. 1293/E4.1/2012: SE Direktur Diktentdi: Pengajuan NIDN Baru
  28. 1273/E4.3/2012: SE Direktur Diktendik: Deskripsi Diri pada Serdos
  29. 1130/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik : Pembatalan NIDN S3 Tahun 2012
  30. 1130/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik: Pengajuan NIDN Baru dan perubahan data dosen
  31. 928/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik: NIDN bermasalah lengkap dengan lampirannya. (surat edaran dan lampirannya)
  32. 393/E/T/2012: Edaran Dirjen Dikti tentang Waspadai Penipuan (lengkap tata cara pendirian, penegerian, perubahan bentuk, pindah lokasi, perubahan nama PT dan Yayasan) atau sini
  33. 305/E/T/2012 : Tarif Uang Kuliah (SPP)
  34. 213/E/T/2012: Panduan bagi Kontributor Portal Garuda. Formulir kesediaan menjadi kontributor (situs asli: 01 02 03).
  35. 212/E/T/2012: Pedoman Pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah Elektronik yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah secara elektronik (online). (situs asli: Surat Edaran Dirjen, Panduan-37,5MB)
  36. 152/E/T/2012: Surat Edaran Dirjen Dikti: kewajiban publikasi makalah mahasiswa sebagai persyaratan lulus
  37. 24/E/T/2012: Surat Edaran Dirjen Dikti: Kebijakan Layanan Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen
  38. 64/E4.3/2012: Surat Edaran Direktur Diktendik: Penilaian Angka Keredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen
  39. 49/E4.4/2012: Surat edaran Direktur Diktendik: Solusi penyaluran beasiswa luar negeri di awal tahun 2012 (mekanisme pencairan beasiswa)
  40. 0677/A.A5/SE/2012: Edaran Sekjen: Perubahan SE Sekjen Kemdikbud 6196/A.A5/SE/2011 Tentang Kepala Surat, Kode Unit Organisasi, Kode Unit Kerja, dan Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (dalam surat edaran ini ada jelaskan sampai di mana wewenang pejabat PTN dan Kopertis dalam membuat dan menanda tangani naskah dinas )
  41. 71936/A4/KP/2011 : Surat Edaran Sekjen: Usul Jabatan Fungsional Dosen jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar
  42. 4437/E2.2/2011: Edaran Dirjen Kelembagaan dan Kerjasama: Permohonan Waktu Pelayanan
  43. 4087/E1.2/B/2011: Edaran Sekditjen tentang Permendiknas 38 Tahun 2011 : Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
  44. 3245/E4.5/2011: Edaran Direktur Diktendik Integrasi program pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
  45. 2899.1/E4.1/2011: Surat Edaran Direktur Diktendik tentang NIDN
  46. 2050/E/T/2011: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang Kebijakan Unggah Karya Ilmiah dan Jurnal
  47. 2030/E/T/2011: Penghentian Proses Pengajuan Usulan Pembukaan Program Studi Pendidkan Dokter Gigi (S1)
  48. 1853/E/T/2011: Penghentian Sementara Pembinaan Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk 168 PTS
  49. 1749/E/T/2011: Penelaahan atas usulan pengembangan kelembagaan perguruan tinggi
  50. 1643/E/T/2011: Moratorium Prodi Keperawatan jenjang D3 dan S1, Kebidanan Jenjang D3, D4 dan S1
  51. 1639/E/T/2011: Penghentian proses pengajuan usulan Pembukaan Prodi Pendidikan Dokter (S1) Baru dan Pembukaan Fakultas Kedokteran Baru
  52. 1615/E/T/2011: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang  Kualifikasi Pendidikan Dosen
  53. 1313/E5.4/LL/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (situs asli)
  54. 1247/E/T/2011: Desentralisasi Pengelolaan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
  55. 1118/E4.5/2011: Pelayanan Direktorat Diktendik Ditjen Dikti dan Lampirannya (Panduan Layanan)
  56. 1037/E4.3/2011: Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan
  57. 1017/E/T/2011: Perijinan dan Pelarangan Proses Pembelajaran di Luar Domisili (situs asli)
  58. 1016/E/T/2011: Masa Orientasi Mahasiswa Baru
  59. 925/E/T/2011: Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi
  60. 914/E/T/2011: Penyelenggaraan perkuliahan pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi
  61. 912/E/T/2011: Usulan Perguruan Tinggi
  62. 769/E/T/2011: Perpanjangan BUP bagi PNS yang mempunyai jabatan fungsional Guru Besar/Profesor (situs asli)
  63. 739/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor (situs asli)
  64. 498/E/T/2011: Kualifikasi D-IV sama dengan S1
  65. 419/D4.4/2011: Pencabutan persyaratan calon penerima BPPS minimal harus memiliki jabatan fungsional minimal AA
  66. 394/E/T/2011: Penegasan Pelaksanaan Permendiknas No. 58 Tahun 2008 (situs asli)
  67. 306/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (situs asli)
  68. 190/D/T/2011: Validasi Karya Ilmiah bagi calon pengusul JFD Lektor Kepala dan Guru Besar, beserta format lembaran pengesahannya dan format fakta integritas. (situs asli)
  69. 65088/A4.3/KP/2010: Kewenangan Pemberian Tugas Belajar dan Tunjangan Tugas Belajar
  70. 29253/A4.5/KP/2010: Pembayaran tunjangan profesi dosen yang studi lanjut atau biaya sendiri (swadana)
  71. 8480/A.A2/LN/2010: Edaran Sekjen: Pemberitahuan tentang pentingnya SP Setneg RI
  72. 4159/A4.3/KP/2010 : Pedoman pemberian tugas belajar dan ketentuan batas usia penerima beasiswa (situs asli)
  73. 2512/D2.5/2010: Surat Edaran Direktur Direktorat Akademik 07 September 2010 perihal Penataan Program Pertanian (situs asli)
  74. 1844/D2.2/2010: Surat Edaran Direktur Akademik 20 Juli 2010 tentang Mekanisme Pengajuan Pembukaan Program Studi Baru (situs asli)
  75. 1436/D/T/2010: Pemberhentian sementara waktu semua proses pengajuan usulan pembukaan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) serta pengecualiannya (situs asli).
  76. 1312/D/T/2010: Pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Pemerintah (situs asli)
  77. 1311/D/C/2010: Pencegahan dan penanggulangan plagiat (situs asli)
  78. 1185.1/D4.4/2010 : Penetapan Standar Biaya Program Beasiswa Magister/Doktor (S2/S3) Luar Negeri
  79. 1030/D/T/2010: Penataan Nomenklatur Program Studi Psikologi, Komunikasi Komputer dan Lanskap (situs asli)
  80. 481/D4.4/2010 : Penetapan Besaran Beasiswa Program Pendidikan Pascasarjana (BPPS) di Lingkungan Ditjen Dikti
  81. 170/D/T/2010 : Perubahan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan
  82. 23327/A4.5/KP/2009: Penegasan dari aspek kepegawaian tentang Dosen yang tugas belajar dan kaitannya dengan Sertifikasi Dosen
  83. 5072/A4.5/KP/2009: Perbantuan PNS Dosen ke luar Instansi Depdiknas (situs asli)
  84. 4841/A4.5/KP/2009: Alih tugas/alih fungsi/melimpah menjadi PNS dosen (situs asli)
  85. 2309/A4.3/KP/2009: Pedoman Teknis Pemindahan PNS atas permintaan sendiri antar Instansi atau antar Unit Kerja di Lingkungan Kemendiknas (situs asli)
  86. 1961/D/T/2009: Pemberhentian sementara alih kelola PTS
  87. 1787/D/T/2009: Perubahan/ Penggabungan Program Studi Bidang Pertanian
  88. 40/D/T/2009: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang STOP Pembukaan prodi Keperawatan dan Kebidanan (situs asli)
  89. 2002/Dl.3/C/2008: Pengisian Surat-surat Pernyataan dan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Dosen (DUPAK) (situs lain)
  90. 595/D5.1/T/2007: Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tentang Larangan Kelas Jauh
  91. 1317/D5.1/T/2007 : Legalisasi Foto Copy Ijazah
  92. 2920/D/T/2007:  Daya Tampung Mahasiswa
  93. 2010/D/T/2006 dan 2267/D/T/2006: seleksi calon mahasiswa (situs asli 1, situs asli 2)
  94. 1174/D/T/2004: Penundaan pembukaan program studi Kedokteran Umum
  95. SE/18/M.PAN/5/2004: SE MenPan tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS
  96. SE/15/M.PAN/2004: SE Menpan tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru
  97. 2481/E/T/2003: Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kopertis atau di sini
  98. 928/D/C/2002: Pas photo berjilbab/berkerudung
  99. 3120/D/T/2001: Penegasan Pemberlakuan Pelarangan Ospek
  100. 2933/D/T/2001: Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi (situs asli)
  101. 2209/D/T/2001: Permohonan Rekomendasi Akademi Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Masyarakat
  102. 1840/D/T/2001: Ketentuan penerimaan mahasiswa asing di PTN (situs asli)
  103. 126/Dikti/Kep/2001, KS.01.02.1.5.3210 dan 469/PB/E.1/06/2001: Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Dikti dan Ditjen Pelayanan Medik, dan Ketua Umum IDI Indonesia tentang Pengelolaan Sistem dan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Bidang Kedokteran (situs asli)
  104. 44128/A2.IV/KP/2000: Edaran Sekjen: Penerimaan PNS Menjadi Tenaga Kependidikan di Lingkungan Kemdikbud
  105. 2668/D/T/2000: Pembukaan program studi baru dan pendirian perguruan tinggi baru
  106. 2630/D/T/2000: Larangan Penyelenggaraan Kelas Jauh (situs asli)
    Catatan: silakan baca peraturan lebih baru: 20 Tahun 2011: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi
  107. 3298/D/T/99 tentang Upaya pencegahan tindakan plagiat
  108. 1247/D/C/99: Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Guru Besar (situs asli)
  109. 2705/D/T/1998: Persyaratan dan prosedur pengangkatan Pimpinan PTS (masih berlaku untuk PTS sampai sekarang)
  110. Juklak sks Dirjen Dikti terbitan tahun 1983
  111. 1666/D/C/1988 : Semester pendek
  112. 55285/C/1/1978: Pemberian Cuti Bersalin Untuk Keempat Kalinya Dan Seterusnya

Permendikbud tentang Statuta PTN, Organisasi dan Tata kerja PTN yang Sudah Merujuk pada PP no. 17 Tahun 2010 jo PP no. 66 Tahun 2010

  1. Permendikbud no. 22 Tahun 2013: Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
  2. Permendikbud no. 15Tahun 2013: Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sambas
  3. Permendikbud no. 14 Tahun 2013: Pendirian ,Organisasi dan Tata kerja Politeknik Negeri Banyuwagi
  4. Permendikbud no. 2 Tahun 2013: Statuta Universitas Cenderawasih
  5. Permendikbud no. 71 tahun 2012: Statuta Universitas Negeri Malang
  6. Permendikbud no. 70 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Tadulako
  7. Permendikbud no. 45 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pertahanan
  8. Permendikbud no. 43 tahun 2012: Statuta Universitas Haluoleo
  9. Permendikbud no. 30 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang
  10. Permendikbud no. 29 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
  11. Permendikbud no. 25 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Andalas
  12. Permendikbud no. 12 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji
  13. Permendikbud no. 61 tahun 2011: Status Universitas Sam Ratulangi

Permendikbud tentang Sistem Akuntansi PTN

  1. Permendikbud no. 13 Tahun 2013: Sistem Akuntansi Universitas Diponegoro
  2. Permendikbud no. 11 Tahun 2013: Sistem Akuntansi Negeri Malang
  3. Permendikbud no. 10 Tahun 2013: Sistem Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman

Kepka, Perka, Surat Edaran Kepala BKN

  1. Perka BKN no. 1 Tahun 2013: Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS atau di sini   ( membatalkan SE Kepala BKN no.  02/SE/1980 )
  2. Surat kepala BKN no. K.26-30/V.326-2/99 tanggal 20 November 2012 tentang PNS yang Dijatuhi Hukuman Pidana atau di sini
  3. Petunjuk dan Formulir Formasi PNS Tahun Anggaran 2013
  4. Surat Kepala BKN no. K26-30/V.201-1/99 : Pencabutan SK Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Setingkat Lebih Tinggi, yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
  5. Perka BKN no. 9 Tahun 2012: Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS (disempurnakan), Permenpan & RB Nomor 197 Tahun 2012  jo Permenpan & RB no. 233 tahun 2012 tentang Perubahan atas Permenpan & RB no. 197 tahun 2012
  6. Perka BKN no. 20 Tahun 2011: Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja PNS
  7. Perka BKN no. 13 Tahun 2011: Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
  8. Perka BKN no. 12 Tahun 2011: Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan
  9. Perka BKN no. 2 Tahun 2011: Kenaikan Pangkat dan BUP bagi PNS yang Dipekerjakan atau Diperbantukan Secara Penuh Di Luar Instansi
  10. Perka BKN no. 21 tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  11. Perka BKN no. 7 Tahun 2008 : Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik
  12. Perka BKN no. 43 tahun 2007: Tata Cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas PNS
  13. Perka BKN no.39 tahun 2007: Tata cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional
  14. Perka BKN no.22 tahun 2007 : Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil
  15. Kepka BKN no. 67 tahun 2006 : Petunjuk Pelaksanan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya
  16. Kepka BKN no. 18 tahun 2006: Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil
  17. Perka BKN no. 13A tahun 2006: Petunjuk Penetapan NIP CPNS
  18. Kepka BKN no. 09 tahun 2006: Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural
  19. KepKa BKN no. 15 Tahun 2003: Juknis Pengawasan dan Pengendalian di bidang Kepegawaian sebagai Pelaksanaan PP no. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS
  20. Kepka BKN no. 13 Tahun 2002: Juknis PP no. 13 Tahun 2002  tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
  21. Kepka BKN no. 12 Tahun 2002: Juknis PP no. 12 Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat PNS
  22. Kepka BKN no. 11 Tahun 2002: Ketentuan Pelaksanaan PP no. 11 tahun 2002 Jo PP no. 98 tahun 2000 tentang  Pengadaan PNS (Ketentuan tentang Pejabat yang berwenang mengesahkan foto copy ijazah/STTB terdapat Lampiran 1A) atau  unduh di sini 
  23. SE Kepala BKN no. 48 tahun 1990: Ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS
  24. SE Kepala BKN no. 08 tahun 1983: Ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS
  25. SE Kepala BKN no. 04 tahun 1980: Pemberhentian PNS
  26. SE Kepala BKN no.02/SE/1980: Tata cara pelaksanaan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS , disertai contoh-contoh kasus
  27. SE Kepala BAKN no. 01/SE/1977: Permintaan dan Pemberian cuti PNS beserta 25 lembar lampiran (I-XXV)
  28. Pedoman CPNS/PNS
  29. Peninjauan Masa Kerja
  30. Prosedur Peninjauan Masa Kerja
  31. Cara Menghitung Masa Kerja Golongan
  32. Manajemen Kepegawaian Negara oleh Bapak Rusdi Laili
  33. Dasar Hukum Perhitungan Masa Kerja Golongan
  34. Website Resmi Badan Pertimbangan Kepegawaian
  35. Website Resmi BKN Pusat sini dan sini
  36. Daftar Batas Usia Pensiun PNS (update 09 Desember 2012)
  37. Mengenal Masa Kerja PNS (Dari Masa CPNS sampai Masa Pensiun)
  38. Penerbitan SK CPNS dan SPMT Harus Berdasarkan Aturan

Kementerian Keuangan

Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan

  1. Permenkeu no. 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013
  2. Permenkeu no. 31/PMK.02/2013 tentang  Perubahan Atas Permenkeu no. 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013
  3. Permenkeu no. 29/PMK.02/2013 tentang  Perubahan Atas Permenkeu no. 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
  4. Permenkeu no. 11/PMK.03/2013 tentang  Tata Cara Pembetulan
  5. Permenkeu no. 9/PMK.03/2013 tentang  Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan
  6. Permenkeu no. 8/PMK.03/2013 tentang  Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau
    Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak.
  7. Permenkeu No. 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan
  8. Permenkeu No. 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
  9. Kepmenkeu No. 293/KMK.01/2012 tentang  Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dan atas nama Menteri Keuangan untuk Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
  10. Kepmenkeu no. 229/KMK.02 Tahun 2012 tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2013
  11. Permenkeu No. 253/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran, Dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 Pada Otoritas Jasa Keuangan
  12. Permenkeu No. 246/PMK.07/2012  tentang  Pedoman Umum Dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013
  13. Permenkeu No. 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara
  14. Permenkeu No. 202/PMK.07/2012: Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2013
  15. Permenkeu No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  16. Permenkeu No. 166/PMK.011/2012  tentang Perubahan Ketiga atas PMK no. 215/PMK.3/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
  17. Permenkeu No. 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasi Anggaran Transfer ke Daerah
  18. Permenkeu No. 164/PMK.02/2012 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri
  19. Permenkeu No. 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tak Kena Pajak
  20. Permenkeu No. 160/PMK.02/2012  tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
  21. Permenkeu No. 134/PMK.02/2012 tentang  Perubahan Atas Permenkeu No.101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran
  22. Permenkeu No. 129/PMK.03/2012 tentang  Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara
  23. Permenkeu No. 125/PMK.011/2012 tentang  Perubahan Ketiga Atas Permenkeu No. 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
  24. Permenkeu No. 113/PMK.05/2012 : Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
  25. Permenkeu No. 112/Pmk.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
  26. PerMenkeu No. 95/PMK.02/2012: Standar Biaya (SBK) Keluaran Tahun Anggaran 2013 dan lampiran
  27. PerMenkeu No. 59/PMK.05/2012: Pelaksanaan pembayaran pensiun pokok pensiunan PNS dan janda/dudanya serta purnawirawan, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu, dan tunjangan orang tua anggota TNI, dan Anggoat Kepolisian NRI
  28. PerMenkeu No. 49/PMK.02/2012: Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012
  29. PerMenkeu No. 37/PMK.02/2012: Standar Biaya (SBU) Tahun Anggaran 2013 dan Lampirannya
  30. PerMenkeu No.36/PMK.02/2012: Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya (SBU) Tahun Anggaran 2012
  31. PerMenkeu No. 33/PMK.06/2012: Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
  32. PerMenkeu No. 31/PMK.05/2012: Nomor Dan Nama Rekening Kas Umum Negara
  33. PerMenkeu No.120/PMK.02/2011: Standar Biaya (SBK) Keluaran Tahun Anggaran 2012
  34. PerMenkeu no. 101/PMK.02/2011: Klasifikasi Anggaran
  35. PerMenkeu no. 93/PMK.02/2011: Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
  36. PerMenkeu No. 84/PMK.02/2011: Standar Biaya (SBU)Tahun Anggaran 2012
  37. Permenkeu no. 164/PMK.05/2010 : Tata cara pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor
  38. Permenkeu no. 41/PMK.09/2010 : Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
  39. Permenkeu no. 29/PMK.06/2010 : Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
  40. Permenkeu no. 154/PMK.03/2009 : Beasiswa yang dikecualikan dari obyek Pajak Penghasilan, mengubah 246/PMK.03/2008 
  41. Permenkeu no. 76/PMK.05/2008: Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Lihat Lampiran) atau di sini
  42. Permenkeu no. 171/PMK.05/2007: Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Mencabut Permenkeu no. 59/PMK.06/2005
  43. PerMenkeu no. 119/PMK.05/2007 : Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lihat Lampiran)
  44. PerMenkeu no. 109/PMK.05/2007: Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
  45. PerMenkeu no. 73/PMK.05/2007: Perubahan atas PerMenkeu no. 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum
  46. PerMenkeu no. 22/PMK.05/2007: Pemberian Uang Makan bagi PNS
  47. PerMenkeu no. 08/PMK.02/2006: Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum
  48. Permenkeu no. 134/PMK.06/2005: Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;Mencabut 606/PMK.06/2004, Mengubah 531/KMK.03/2001
  49. KepMenkeu no.478/KMK.06/2002  : Persyaratan Dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil Diubah dengan 500/KMK.06/2004
  50. KepMenkeu no. 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
  51. Permenkeu No. S-465/MK.03/2000 tentang Kriteria Mengenai Pengelolaan Dana Non Budgetair
  52. KepmenKeu no.235/KMK.05/1996: Barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negera dan barang yang menjadi milik Negara
  53. Permenkeu no. 01/PMK/1977 tentang Peraturan Dasar Sekolah Tinggi Akuntansi
  54. KepMenkeu no. 332/M/V/9/1968 tentang Buku Kas Umum dan Cara Mengerjakannya

Peraturan/Keputusan/Surat Edaran Dirjen Anggaran

  1. Perdirjen Anggaran No. Per – 1 / AG  Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ralat Otomatis DIPA Tahun Anggaran 2013 pada Bulan Desember 2012

Peraturan /Keputusan/Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan

  1. SE Dirjen PB No.  S-114/PB/2013 tentang Revisi DIPA TA 2012 dalam rangka penyelesaian pagu minus
  2. SE Dirjen PB No. S-46/PB/2013:  Format Pertanggungjawaban Uang Persediaan Yang Sulit Dikuitansikan
  3. SE Dirjen PB No. S-10498/PB.3/2012:  Pencatatan dan Pelimpahan Penerimaan Negara pada Tanggal 31 Desember 2012
  4. SE Dirjen PB No. S-9833/PB/2012: Batas Waktu Pengelolaan Hibah Langsung Berbentuk Uang, Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun 2012
  5. SE-39/PB/2012 : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2012
  6. Keputusan Dirjen PB No. KEP-224/PB/2012 :  Standar Prosedur Operasi/ Standard Operating Procedures tentang Tata Cara Penerimaan dan Penatausahaan DIPA Awal Tahun Anggaran 2013 atau di sini
  7. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-56/PB/2011 : Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih
  8. Perdirjen PB No. PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan lampirannya atau di sini atau di sini
  9. Perdirjen PB No. PER-53/PB/2012: Petunjuk Teknis Pengembalian Penerimaan Negara pada Tahun Berjalan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
  10. Perdirjen PB No. PER-52/PB/2012  tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada 20 (Dua Puluh) Kementerian Negara/Lembaga
  11. Perdirjen PB No. PER-49/PB/2012:  Tata Cara Penyampaian Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Petikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dan Satuan Kerja, serta Pengujian Kebenaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
  12. Perdirjen PB No. PER-47/PB/2012: Perubahan Atas PerDirjen PB No. PER-15/PB/2012 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012
  13. Perdirjen Perbendaharaan No. 37/PB/2012 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012
  14. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-15/PB/2012: Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012
  15. Pengumuman No.13/PJ.09/2012 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak
  16. PerDirjen Perbendaharaan No.PER-11/PB/2012: Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang
  17. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-56/PB/2011 : Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih
  18. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-30/PB/2011 : Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum
  19. Perdirjen Perbendahraan No. PER-20/PB/2011: Tata Cara Pelaksanaan Anggaran melalui SKPA
  20. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-10/PB/2011 : Pedoman Bimbingan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga
  21. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-62/PB/2009: Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan
  22. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-08/PB  Tahun 2009: Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar
  23. PerDirjen Perbendaharaan No. PER-13/PB/2007: Prosedur Dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Lembur bagi PNS

Aplikasi/Petunjuk Laporan Keuangan

  1. Aplikasi RKAKL-DIPA 2012, Aplikasi RKAKL-DIPA 2013
  2. Aplikasi TRPNBP
  3. Aplikasi Standar Biaya Khusus (SBK)
  4. Forum Tanya dan Help Desk Aplikasi RKAKL-DIPA, TRPNBP dan SBK atau di sini
  5. Langkah-Langkah dalam Menghadapi akhir Tahun Anggaran 2012
  6. Pagu Anggaran K/L Tahun Anggaran 2013
  7. Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
  8. Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
  9. Petunjuk Pelaksanaan Ralat Otomatis DIPA Tahun Anggaran 2013 pada Bulan Desember 2012
  10. Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2013 
  11. Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012
  12. Tata Cara Revisi Data PNBP
  13. Contoh TOR untuk Penyusunan Standar Biaya Khusus
  14. Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus
  15. Juknis Uang Makan Bagi PNS
  16. Petunjuk Teknis Uang Lembur
  17. Petunjuk Teknis Pelaporan Keuangan Dana Penelitian

Peraturan Menteri Dalam Negeri

  1. SKB tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2013 unduh di sini
  2. Lampiran ermendagri no. 37 tahun 2012: Prioritas Nasional 2013
  3. Permendagri no. 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

  1. Surat Edaran Menpan & RB no. 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar
  2. Permenpan & RB no. 197 Tahun 2012 :  Kebijakan Pengadaan CPNS bagi Jabatan Yang dikecualikan dalam  Penundaan Sementara Penerimaan CPNS, diubah oleh Permenpan & RB no. 233 tahun 2012
  3. Permenpan & RB no. 31 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online, lampiran 1 dan Lampiran 2
  4. Permenpan & RB no. 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
  5. Surat Edaran Menpag dan RB no. 23 Tahun 2012 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2012 Dan Dokumen Penetapan Kinerja 2013
  6. Permenpan & RB no. 63 Tahun 2011: Pedoman Umum Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri atau di sini
  7. Permenpan & RB no. 34 Tahun 2011: Pedoman Evaluasi Jabatan, Lampiran
  8. Permenpan & RB no. 33 Tahun 2011: Pedoman Analisa Jabatan, Lampiran
  9. Permenpan & RB no. 15 Tahun 2011: Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga, Lampiran= buku no. 9
  10. Permenpan & RB no. 14 Tahun 2011: Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management), Lampiran= buku no. 8
  11. Permenpan & RB no. 13 Tahun 2011: Pedoman Pelaksanaan Quick Wins, Lampiran= buku no. 7
  12. Permenpan & RB no. 12 Tahun 2011: Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process), Lampiran= buku no. 6
  13. Permenpan & RB no. 11 Tahun 2011: Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi, Lampiran= buku no. 5
  14. Permenpan & RB no. 10 Tahun 2011: Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan, Lampiran= buku no. 4
  15. Permenpan & RB no. 9 Tahun 2011: Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah, Lampiran= buku no. 3
  16. Permenpan & RB no. 8 Tahun 2011: Pedoman Penilaian Dokumen Usulan Dan Road Map pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga, Lampiran= buku no. 2
  17. Permenpan & RB no. 7 Tahun 2011: Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga, Lampiran= buku no. 1
  18. Permenpan no. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  19. Surat Edaran Menpad & RB no. 12 Tahun 2010 tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah
  20. Permenpan & RB no. 10 Tahun 2010: Road Map Birokrasi 2010-2014
  21. PerMenpan& RB no. 7 Tahun 2010 : Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
  22. Permenpan no.PER/60/M PAN/6/2005: Perubahan terhadap Ketentuan Kepmenkoswabangpan no.38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan FungsionalDosen dan Angka Kreditnya
  23. Kepmenpan no. KEP/23.2/M.PAN/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil
  24. SE/18/M.PAN/5/2004: SE MenPan tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS
  25. SE/15/M.PAN/2004: SE Menpan tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru
  26. Kepmenkoswabangpan no. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999: Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

Sie Infokum Ditama Binbangkum BPK

  1. Arbitrase
  2. Anggaran Belanja Negara dalam APBN
  3. Appraisal
  4. Azas Dekonsentrasi dan Azas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Negara
  5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
  6. Bendahara dan Kewajibannya Memungut Pajak
  7. Gratifikasi
  8. Hak dan Kewajiban Pegawai BPK dalam Perpekstif Hukum
  9. Hibah Barang Milik Negara/Daerah
  10. Hutang Luar Negeri
  11. Implementasi Pelaksanaan Anggaran Pendidikan Nasional
  12. Jaminan Kesehatan Masyarakat
  13. Kekosongan Hukum
  14. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
  15. Lembaga Penjamin Simpanan
  16. Money Laundring atau Tindak Pidana Pencucian Uang
  17. Pelayanan Impor Barang oleh Bea Cukai
  18. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
  19. Pemekaran Wilayah
  20. Pencermaran Nama Baik dan Rehabilitasi Nama Baik
  21. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perguruan Tinggi yang Berstatus Badan Hukum
  22. Pengadaan  Alat Kesehatan dan Obat-obatan
  23. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
  24. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
  25. Pengelolaan Barang Sitaan, Temuan dan Rampasan
  26. Pengelolaan dan Penertiban Rekening Kementerian Negara/Lembaga
  27. Penggunaan Surat Kuasa
  28. Pengujian Peraturan Daerah
  29. Perbedaan Gadai dan Fidusia
  30. Pertambangan Umum Batubara
  31. Pinjaman Dalam Negeri
  32. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)
  33. Rekening Dana Investzsi (RDI)
  34. Rumah Negara
  35. Rumah Sakit Pemerintah Daedah sebagai Badan Usaha Layanan Umum
  36. Sistem Pengendalian Internal Badan Usaha Milik Negara
  37. Seputar BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)
  38. Uang Pengganti

Daftar Objek dan Tarif Pajak Penghasilan oleh ORTax  (Observation And Research Of Taxation) http://www.ortax.org

 

Kumpulan Produk Hukum Berdasarkan TEMA

  1. Peraturan Perundangan-undangan tentang PNS
  2. Produk Hukum yang Berkaitan dengan Reformasi Birokrasi
  3. Produk Hukum yang Berkaitan dengan Tunjangan Kinerja Pegawai
  4. Produk Hukum yang Berkaitan dengan Barang Milik Negara
  5. Produk Hukum yang Berkaitan dengan Badan Layanan Umum
  6. Produk Hukum Terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
  7. Produk Hukum Terkait Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
  8. Produk Hukum Terkait Pengadaan Alat Kesehatan dan Obat-Obatan
  9. Produk Hukum dan Booklet tentang PPh, PPN dan KUP
  10. Produk Hukum tentang Kearsipan, Penyusutan dan Jadwal Retensi Arsip
  11. Produk Hukum, Update Materi dan Pelatihan Terkait PDPT
  12. Produk Hukum Berkaitan dengan Konstruksi, Bangunan dan Jalan
  13. Produk Hukum tentang Sumber Daya Air
  14. Peraturan Perundangan Terkait Pengembangan Hortikultura di Indonesia
  15. Kumpulan Produk Hukum Bidang Kesehatan/Kedokteran
  16. Kumpulan Produk Hukum Terkait Ketenagakerjaan
  17. Kumpulan Produk Hukum tentang Pendidikan Dasar dan Menengah
  18. Produk Hukum Berkatan dengan Guru
  19. Produk Hukum yang Berkaitan dengan Tugas Belajar dan Ijin Belajar
  20. Kumpulan Informasi Penting untuk Dosen
  21. Produk Hukum, Panduan Penyusunan dan Penyelengaraan Program Pendidikan Jarak Jauh
  22. Kumpulan Informasi untuk Dosen PTAI binaan Kemenag
  23. Pengganti/Ralat Ijazah/STTB yang Hilang/Rusak/Terdapat Kesalahan
  24. Beban Kerja Dosen
  25. Sistem Nasional Penelitian
  26. Kurikulum PT
  27. KKNI
  28. Pedoman CPNS/PNS
  29. Mengenal Masa Kerja PNS (Dari Masa CPNS sampai Masa Pensiun)
  30. Alih Profesi dan Mutasi PNS
  31. Disiplin PNS
  32. Perkawinan PNS
  33. Daftar Batas Usia Pensiun PNS
  34. Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I – II

NIDN dan NUPN

NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional)
Pengajuan NIDN Baru harus dilenkapi dengan dokumen penunjang yang lengkap:

  1. Scan KTP Terbaru
  2. SK dosen tetap
  3. Surat pernyataan dosen tetap, formatnya seperti ini
  4. Ijazah Lengkap (mulai S-1/D-4), bagi Lulusan PT Luar Negeri disertakan SK Penyetaraannya
  5. SK jabatan fungsional akademik (bila sudah memiliki)
  6. Surat pengantar dari pemimpin perguruan tinggi pengusul (Edaran no. 1130/E4.1/2012)
  7. Bukti Penerimaan Gaji selama 6 bulan Terakhir (Edaran no. 1293/E4.1/2012)
  8. Kebijakan Baru NIDN (Edaran no. 2899.1/E4.1/2011)
  9. Kebijakan Baru tentang Jadwal Usulan NIDN: Pengajuan Dapat Dilakukan Setiap Saat
  10. Kebijakan Baru NIDN dan Pindah Homebase Dosen (Edaran no. 3387/E4.1/2012, Contoh SK dosen tetap Yayasan yang berisi Hak dan Kewajiban dosen)
  11. Penelusuran Data Dosen  (NIDN)
  12. Penelusuran Data Dosen (Retbangdos)

NUPN (Nomor Urut Pengajar Nasional)

Nomor Urut Pengajar Nasional (NUPN) adalah nomor identifikasi nasional untuk Dosen Yunior (Pendidikan Masih S1 dan Tidak Memiliki Jenjang Kepangkatan) serta Dosen Tidak Tetap

NUPN ada disinggung di Surat Edaran Direktur Diktendik no. 2844/E4.1/2012  tentang Penataan Sistem Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kenaikan Jabatan Akademik/Kepangkatan Dosen

  1. Portal Sistem Penilaian Angka Kredit Dosen : http://pak.dikti.go.id/portal/
  2. Pedoman Operasional AK 2009
  3. Validasi Karya Ilmiah
  4. Rumpun Ilmu atau sini
  5. Surat Edaran 71936/A4/KP/2011  tentang usul Jabatan Fungsional Dosen jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar
  6. Surat Edaran Dirjen Dikti no. 24/E/T/2012: Kebijakan Layanan Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen
  7. Surat Edaran Direktur Diktendik no. 64/E4.3/2012 : Penilaian Angka Keredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen
  8. Surat Edaran Dirjen Dikti no. 2050/E/T/2011: Kebijakan Unggah Karya Ilmiah dan Jurnal
  9. Surat Edaran Direktur Diktendik no. 1037/E4.3/2011: Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan
  10. Surat Edaran Dirjen Dikti 2002/Dl.3/C/2008: Pengisian Surat-surat Pernyataan dan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Dosen (DUPAK) (situs lain)
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara PER/60/M.PAN/6/2005: Perubahan atas ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri PAN tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya
  12. PP no.12 Tahun 2002 : Perubahan PP 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  13. Kepmendiknas 36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen (pdf, situs asli). Lampiran: I IIa IIb IIc IId IIe III IV; antara lain Lampiran IIe: Rasional perhitungan jumlah jam kerja per minggu
  14. Kepmendiknas 074/U/2000: Tata cara tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen
  15. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN: 61409/MPK/KP/1999 dan nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999: petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya (html). Lampiran: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
  16. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999: Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Lampiran: I II III
  17. Chek kebenaran data PNS
  18. Inpassing Pangkat Dosen Tetap Yayasan
  19. Tabel Inpassing Pangkat Dosen Tetap Yayasan
  20. Permendiknas no. 20 tahun 2008  tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen bukan PNS
  21. Kriteria Penilaian Karya Ilmiah dalam Pengusulan Kenaikan Jafung dosen
  22. Contoh Daftar Hasil Perhitungan Peer Reviewers

Sertifikasi Dosen

  1. Portal Serdos Online http://serdos.dikti.go.id/
  2. Persyaratan Peserta di sini
  3. Dasar Hukum :
  4.  1. UU. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Penjelasannya)
    2. UU no. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (situs asli)
    3. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
    4. PP No. 37 tahun 2009 tentang Dosen 62KB doc/zip
    5. PP No. 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan Profesor.
    6. Permendiknas no. 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untu Dosen (situs asli)
    7. Permendiknas no. 108/P/2009 tentang PT Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen, sudah dibatalkan oleh Kepmendikbun no.053 TAHUN 2012 tentang Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
    8. Kemenkowasbangpan No 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (html)
    9. Permendiknas No. 20 Tahun 2008 tentang Penetapan inpassing pangkat dosen bukan PNS yang telah menduduki jabatan akademik di PTS dengan pangkat PNS (situs asli)
  5. Materi Pengisian Sistem Aplikasi Serdos Online Tahun 2011

    1. Paparan Pemantapan Sistem Serdos 2012
    2. Paparan Buku I Sosialisasi Serdos Tahun 2012
    3. Paparan Buku II Sosialisasi Serdos Tahun 2012
    4. Paparan Buku III Sosialisasi Serdos Tahun 2012
    5. Cek Kemiripan DD peserta
    6. Aspek Pembaharuan Sistem Online 2012
    7. Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
    8. Buku Panduan Sistem

Peraturan di Indonesia mengenai Plagiarisma

  1. UU 19 Tahun 2002: hak cipta (situs asli)
  2. Permendiknas 17 tahun 2010: Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi (situs asli)
  3. Surat Edaran Dirjen 190/D/T/2011: validasi Karya Ilmiah bagi calon pengusul JFD Lektor Kepala dan Guru Besar, beserta format lembaran pengesahannya dan format fakta integritas. (situs asli)
  4. Surat Edaran Dirjen 1311/D/C/2010: Pencegahan dan penanggulangan plagiat (situs asli)

Mekanisme Pembukaan PT/Prodi dan Perubahan Bentuk PT dll

  1. Prosedur Pembukaan Perguruan Tinggi Baru / Program Studi Baru
  2. Mekanisme Pendirian Perguruan Tinggi Baru
  3. Mekanisme Pengajuan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Baru
  4. Bagan Proses Perubahan Bentuk
  5. Persyaratan Perubahan Bentuk
  6. Mekanisme Pendirian Fakultas Baru dan Perubahan Nama Fakultas pada PTN
  7. Mekanisme Perubahan Status PTS menjadi PTN / Penegerian PTS
  8. Usulan Pindah Lokasi PT Diproses Seperti Pendirian Baru
  9. Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas Ditjen Dikti
  10. Persyaratan dan ketentuan tentang pelaksanaan Program Double Degree
  11. 108/DIKTI/Kep/2001: Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi (situs asli)
  12. Surar Edaran Direktur Akademik Nomor 1844/D2.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang Mekanisme Pengajuan Pembukaan Program Studi Baru

Kurikulum Perguruan Tinggi Indonesia

  1. Kepmendiknas 232/U/2000: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa (pdf)
  2. Kepmendiknas 045/U/2002: Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
  3. Buku panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi (situs 01situs 02)
  4. Panduan Hibah KBK 2013
  5. Surat Dirjen Dikti 3298/D/T/99: Upaya pencegahan tindakan plagiat (situs asli)

Pemberian Ijin untuk Perguruan Tinggi Asing

  1. UU no. 12 Tahun 2012: Pendidikan Tinggi dan Penjelasan (hal 50 tentang kerjasama Internasional, hal 90 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh lembaga negara asing)
  2. PP no. 97 Tahun 2012: Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
  3. PP 17 Tahun 2010: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta penjelasannya, baca hal 161-168 tentang kerjasama Lembaga Pendidikan Asing dengan Satuan Pendidikan Indonesia.
  4. Perpres No. 77 tahun 2007: Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (situs asli)
  5. Permendiknas 26 Tahun 2007: Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri (situs asli) (ini untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih pakai Kepmendikbud no 264/U/1999)
  6. Prosedur Ijin Mengajar Tenaga Ahli Asing dan Tenaga Sukarela Asing (Ketentuan di web Dikti tertanggal 9 Sept 2009)
  7. Permendiknas 66 Tahun 2009: Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia (situs asli)
  8. Surat edaran Dirjen Imigrasi Kemenkumham No. IMI-IZ.01.10-1217 tanggal 07 Juni 2010: Persyaratan dan visa dan ijin tinggal terbatas bagi pelajar/mahasiswa asing (situs asli)
  9. Surat Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama no. 4437/E2.2/2011: Permohonan Waktu Pelayanan

Peraturan Perundangan tentang Kepegawaian

  1. UU No. 43 tahun 1999: perubahan atas UU no. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (pdfsitus asli)
  2. UU No. 8 Tahun 1974: Pokok-Pokok Kepegawaian
  3. PP No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dengan penjelasannya (situs asli)

Displin PNS

  1. 53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil (situs asli)
  2. Perka BKN no. 21 tahun 2010: Ketentuan Pelaksanaan 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS (situs asli)
  3. PP no. 30 Tahun 1980: peraturan displin PNS (sudah diganti dengan PP no. 53 Tahun 2010) (situs asli)
  4. PNS dilarang memangku jabatan rangkap

Daftar Penilaian Pelaksanan Pekerjaan PNS (DP3)

  1. PP no. 46 Tahun 2011: Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
  2. Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja PNS (Perka BKN No. 20 Tahun 2011)
  3. Pedoman seputar Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
  4. Surat Edaran Kepala BKN no. No. 02/SE/1980: Tata cara pelaksanaan, disertai contoh-contoh kasus (situs asli)
  5. PP no. 10 Tahun 1979: Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Sudah dicabut oleh PP no.46 Tahun 2011)

Alih Profesi PNS dan Mutasi Dosen

  1. Kepmendiknas 36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen (pdfsitus asli): pasal 2 ayat 6
  2. Surat Edaran Sekjen 5072/A4.5/KP/2009: Perbantuan PNS Dosen ke luar Instansi Depdiknas (situs asli)
  3. Surat Edaran Sekjen 4841/A4.5/KP/2009: Alih tugas/alih fungsi/melimpah menjadi PNS dosen ( situs asli)
  4. Surat Edaran Sekjen 2309/A4.3/KP/2009: Pedoman Teknis Pemindahan PNS atas permintaan sendiri antar Instansi atau antar Unit Kerja di Lingkungan Kemendiknas (situs asli)
  5. SK Dirjen Dikti 2933/D/T/2001: Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi (situs asli)
  6. Surat Edaran Koordinator Kopertis VII tentang pengalihan PNS non dosen menjadi dosen dpk di wilayah Kopertis VII (situs asli)
  7. 44128/A2.IV/KP/2000: Edaran Sekjen: Penerimaan PNS Menjadi Tenaga Kependidikan di Lingkungan Kemdikbud

Keterbukaan Informasi Publik 

  1. Undang-Undang no. 25 tahun 2009: tentang Pelayanan Publik
  2. Peraturan Permerintah no.96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  3. Peraturan Pemerintah no. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  4. Surat Edaran Komisi Informasi Pusat no. 1 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) Serta Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) sebagai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik
  5. Peraturan Komisi Informasi no. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik