Hak masyarakat dalam penataan ruang telah dilindungi oleh pemerintah dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan diatur pelaksanaannya oleh Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang. Peran masyarakat dalam penataan ruang di rencana pengembangan Kawasan Primer Gedebage Kota Bandung, dapat menjadi cerminan atas bentuk peran serta masyarakat dalam 3 (tiga) tahap penataan ruang, yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Dengan menggunakan variabel yang diturunkan dari PP 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Serta Bentuk Dan Tata Cara Masyarakat Dalam Penataan Ruang, dan dilakukan penyebaran kuesioner kepada responden diperoleh tingkatan partisipasi masyarakat baik dalam hal bentuk saat ini dan harapannya. Adapun tingkatan partisipasi yang digunakan adalah bersumber dari Arnstein (manipulasi, terapi, sampai dengan kontrol masyarakat) dan Nabeel Hamdi (none, indirect, sampai dengan full control). Kemudian bentuk dan harapan partisipasi tersebut dipetakan dalam diagram kartesius Kottler, di mana Kuadran 1 menunjukkan peran serta masyarakat yang tidak terlaksana namun harapan masyarakatnya tinggi, Kuadran 2 menunjukkan peran serta masyarakat yang terlaksana dan sesuai dengan harapan masyarakat, Kuadran 3 menunjukkan peran serta masyarakat yang tidak terlaksana dengan harapan yang rendah, Kuadran 4 menunjukkan peran serta masyarakat yang terlaksana dengan harapan yang rendah. Keywords: bentuk dan harapan partisipasi, tingkat partisipasi, penataan ruang.<\/p>\n
<\/p>\n