Page 3 - JABAR_20250816
P. 3
BISNIS&FINANCE
3 SABTU, 16 AGUSTUS 2025
Konsumen Indonesia Belum Merdeka
BANDUNG, TRIBUN - Menje- mendapat perhatian khusus Pre- Firman mengatakan Indonesia apakah bertindak sebagai regu-
lang peringatan Hari Ulang Tahun siden Prabowo Subianto. Firman memiliki Undang-Undang Nomor lator atau pelaku usaha sehingga
(HUT) ke-80 Kemerdekaan Repub- menyebut praktik ini sebagai 8 Tahun 1999 tentang Perlin- merugikan rakyat. Ia mencontoh-
lik Indonesia, Ketua Umum Him- bentuk “subversi ekonomi” ka- dungan Konsumen dan Guideli- kan kenaikan Pajak Pertambahan
punan Lembaga Konsumen Indo- Kasus-kasus itu bukan sekadar pelanggaran rena mengakibatkan kerugian nes for Consumer Protection dari Nilai (PPN) menjadi 12 persen di
nesia (HLKI) Jabar-Banten-DKI bangsa sebesar Rp 100 triliun Perserikatan Bangsa-Bangsa. awal 2025 yang dinilai membebani
Firman Turmantara Endipradja dagang, tetapi kejahatan terhadap hak per tahun. "Namun, implementasinya kerap masyarakat, ditambah kebijakan
menilai rakyat Indonesia sebagai asasi manusia dalam kapasitasnya sebagai Firman menilai ketiga kasus lemah dan tumpang tindih," ujar- pembatasan distribusi gas 3 kg,
konsumen masih jauh dari kata tersebut hanya puncak dari gu- nya. maraknya barang oplosan, hingga
merdeka. konsumen. nung es penderitaan konsumen Firman pun menilai posisi pe- dugaan korupsi di BUMN strate-
Firman mengatakan seti- di Indonesia. Pasalnya masih ba- merintah kerap bias tidak jelas gis.(nappisah)
daknya tiga kasus besar yang FIRMAN TUMANTARA ENDIPRADJA nyak kasus lain, di
merugikan masyarakat secara KETUA UMUM HIMPUNAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (HLKI) JABAR-BANTEN-DKI antaranya gas elpji 3
langsung, yakni kasus Pertamax kg yang tidak sesuai
oplosan, beras oplosan, dan pem- Meski rekening-rekening itu kini an konsumen akibat skandal ini takaran hingga har-
blokiran massal rekening ngang- dibuka lagi, kata Firman, masya- diperkirakan mencapai Rp 47,6 ga bahan pokok yang
gur (dormant). rakat tetap harus menanggung bi- miliar per hari, atau sekitar Rp terus melonjak. "Ka-
Firman mengatakan kasus aya untuk mengurus pencabutan 17,4 triliun per tahun. Namun, sus-kasus itu bukan
pemblokiran 122 juta rekening blokir. ujar Firman, pemerintah lebih fo- sekadar pelanggaran
oleh Pusat Pelaporan dan Anali- Kasus besar lain, ujar Firman, kus menyoroti kerugian negara dagang, tetapi keja-
sis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah dugaan korupsi tata kelo- ketimbang kerugian yang diderita hatan terhadap hak
memicu keresahan publik. Dana la minyak mentah dan produk ki- masyarakat. asasi manusia dalam
yang ikut terdampak di antaranya lang Pertamina periode 2018-2023 Kasus besar lainnya, ujar Fir- kapasitasnya sebagai
Rp 2,1 triliun bantuan sosial Ke- yang tengah ditangani Kejaksaan man adalah maraknya praktik konsumen," ujar Fir-
menterian Sosial. Agung. Menurut Firman, kerugi- beras oplosan. Kasus ini bahkan man, Jumat (15/8).
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
ROAD TO INACRAFT - Ketua Dekranasda Jabar Noneng Komara Nengsih,
Deputy Kepala Perwakilan BI Jabar Muslimin Anwar, Regional CEO Bank
Mandiri Region VI/Jawa Barat Nila Mayta Dwi Rihandjani, dan Ketua Umum
Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (Asephi) Muchsin Ridjan
(dari kiri ke kanan), memukul kendang saat membukan program Road to
Inacraft 2025 bertema Karya Lokal, Transaksi Digital, di Atrium Cihampelas
Walk (Ciwalk), Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (14/8). Melalui Road to
Inacraft ini, Bank Mandiri mendorong akselerasi pertumbuhan pelaku usaha
kreatif UMKM, terutama para perajin binaan Asephi, agar mampu beradaptasi
dengan perubahan pola transaksi masyarakat yang kini semakin digital.
