Page 2 - JABAR_20250823

INTERNASIONAL

2 SABTU, 23 AGUSTUS 2025
Kasus Balita Raya Berbuntut

X X -Prosedur Rujukan Pasien BPJS dari Puskesmas ke Rumah Sakit Diubah

JAKARTA, TRIBUN - Pe- pasien itu benar-benar ke
merintah mengubah stan- rumah sakit," kata Pratikno.
dard operational procedure "Nanti jangan-jangan sudah
(SOP) atau prosedur ope- diberi rumah sakit rujukan,
rasional standar kesehatan Kami sudah mem- surat rujukan, tidak ke rumah
bagi pasien yang menderita sakit karena ada masalah lain,
penyakit infeksi cacingan. perbaiki SOP, masalah transportasi, masa-
Perubahan prosedur ini bahwa puskesmas lah apa," katanya.
adalah tindak lanjut kasus Pemerintah, ujar Pratikno,
kematian seorang balita pe- bukan semata- juga bakal memastikan ke-
rempuan bernama Raya di anggotaan BPJS Kesehatan
Kampung Padangenyang, mata menerbitkan masyarakat. Raya balita di
Desa Cianaga, Kecamatan surat rujukan teta- Sukabumi, kata Pratikno,
Kabandungan, Kabupaten belum terdaftar dalam ke-
Sukabumi, Jawa Barat. pi juga menjamin anggotaan BPJS Kesehatan.
"Kemenkes akan memper- Ke depan, ujar Pratikno, ma-
baiki SOP petugas di lapang- bahwa pasien itu syarakat yang kurang mam-
an ketika pemberian obat benar-benar ke pu bakal dipastikan masuk
kepada pasien. Apalagi sebe- dalam penerima bantuan iu-
tulnya obat cacing itu hanya rumah sakit, ran (PBI) BPJS.
6 bulan sekali," kata Menteri "Jadi siapa yang bayar. Per-
Koordinator Bidang Pemba- PRATIKNO tama yang bayar itu adalah
ngunan Manusia dan Kebu- MENTERI KOORDINATOR BIDANG Kemensos, kan ada program
dayaan Pratikno, di JIExpo, PEMBANGUNAN MANUSIA DAN namanya PBI, penerima ban-
Jakarta, Jumat (22/8). KEBUDAYAAN tuan iuran. Jadi pemenerima
Perubahan tersebut diambil bantuan iuran bagi keang-
pada rapat koordinasi (rakor) Selain itu, pemerintah gotaan BPJS, ini diaktifkan
yang diikuti oleh Kemenko juga melakukan perubahan dulu," ujar Pratikno.
PMK, Kementerian Kesehatan, SOP dalam sistem rujukan Selain itu, ujar Pratikno,
Kementerian Dalam Negeri, di puskesmas. Pratikno me- dapat digunakan dana desa
serta Kementerian Kependu- ngatakan puskesmas harus adalah untuk pelayanan ke-
dukan dan Pembangunan Ke- menjamin pasien yang men- sehatan dasar. "Jadi tadi
luarga, dan Kementerian PKP. dapatkan rujukan harus ke kami sudah identifikasi itu.

Menurut Pratikno, pemberian rumah sakit. Kemensos itu kawal PBI-nya
obat tersebut harus diawasi "SOP yang diperbaiki juga untuk anggota BPJS, kemu-
secara intensif. adalah surat rujukan di pus- dian kalau kurang itu bisa
"Itu harusnya ditunggui kesmas. Kami sudah mem- di-top up dari dana desa dan
betul, benar-benar diberikan perbaiki SOP, bahwa pus- juga Pemda. Pemda juga bisa
kepada anak, tidak diberikan kesmas bukan semata-mata mengalokasikan untuk mem- KOMPAS.COM/HARYANTI PUSPA SARI
kemudian dibawa pulang," menerbitkan surat rujukan bayar PBI," ujarnya.(tribun OPERASI TANGKAP TANGAN - Beberapa mobil mewah diparkir di halaman gedung Komisi Pemberantasan
kata Pratikno. tetapi juga menjamin bahwa network/fah/rin/wly)
Korupsi (KPK), Kamis (21/8). KPK menyita puluhan kendaraan dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Wakil Menteri
Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan penyitaan 22 kendaraan dalama
kasus tersebut dilakukan selama dua hari, yaitu Rabu (20/8) dan Kamis (21/8).
Kementerian Kesehatan

Lakukan Investigasi Kementerian Siapkan Peraturan Baru

KEMENTERIAN Kesehatan harus didukung dengan peri- Balita Raya di Sukabumi,
(Kemenkes RI) buka suara laku hidup bersih dan sehat meninggal dunia pada 22 Juli z Petugas Haji Tak Harus Muslim Bakal Diatur Lewat Peraturan Menteri
terkait kasus balita di Sukabu- atau PHBS. 2025, tubuhnya dipenuhi ca-
mi, Jawa Barat, yang mening- “Anggapan di masyarakat cing. Balita berusia 3 tahun ini JAKARTA, TRIBUN - Wa- ujar Bambang.
gal dunia karena cacingan. kalau sudah minum obat ca- sempat terkendala administra- kil Menteri Sekretaris Nega- Lagipula, menurut Bam-
Direktur Penyakit Menular Ke- cing bisa kebal seperti vak- si saat hendak ditangani di RS ra (Wamensesneg) Bambang bang, penerapan petugas haji
menkes RI dr Ina Agustina Is- sin, tidak seperti itu. Kalau di Sukabumi, Jawa Barat. Eko Suhariyanto mengata- non-Muslim sejatinya sudah
turini mengklaim bahwa dari tetap main tanah, ya bisa Raya dan keluarga tidak kan pemerintah berencana dipraktikkan di lapangan se-
laporan Dinas Kesehatan kena lagi. Harus dicatat se- memiliki Nomor Induk Kepen-
(Dinkes) Kabupaten Sukabu- telah minum obat tetap ha- dudukan (NIK) dan Kartu Ke- mengatur Panitia Penyeleng- Ada peraturan menteri, siapa saja di jak lama. Oleh karenanya,
mi, puskesmas setempat su- rus menjaga perilaku hidup luarga sehingga tidak terca- gara Ibadah Haji (PPIH) tidak situ dan ada persyaratan-persyaratan. dalam rapat, pemerintah dan
dah rutin memberikan obat sehat dan bersih, itulah yang tat sebagai peserta Jaminan harus beragama Islam atau DPR RI sepakat untuk meng-
cacing di wilayah tersebut. paling utama untuk mence- Kesehatan Nasional (JKN). muslim dalam Peraturan Nanti itu menteri yang akan datang hapus pasal dalam Daftar
Saat ini, kata Ina, Dinkes gah,” kata Ina. “Menanggapi peristiwa ter- Menteri (Permen). Aturan itu Inventarisasi Masalah (DIM)
Jawa Barat tengah melaku- Secara umum, menurut sebut, BPJS Kesehatan turut bakal dikeluarkan oleh men- yang akan ngatur, RUU, yang mewajibkan pe-
kan investigasi lebih lanjut Ina, jumlah kasus cacingan berduka cita atas meninggal- teri baru dari Kementerian tugas harus beragama Islam
dan mengevaluasi kejadian di Indonesia menurun. Na- nya balita di Sukabumi,” kata Haji, yang rencananya meru- BAMBANG EKO SUHARIYANTO agar lebih fleksibel.
agar tidak menyebar. “Dari mun untuk wilayah Indonesia Kepala Humas BPJS Kesehat- pakan hasil substitusi Badan WAKIL MENTERI SEKRETARIS NEGARA "Sekarang di dalam DIM
Dinas Kesehatan Jawa Barat Timur kasus cacingan masih an Rizzky Anugerah. Penyelenggara (BP) Haji. justru ada usulan supaya itu
sendiri, pemberian obat ca- tinggi.Kondisi ini disebabkan Pihaknya menegaskan, ke- "Ada peraturan menteri, lam UU. hanya ditempatkan di area Muslim, kalau itu nanti ma-
cing itu sudah dilakukan di karena sanitasi yang buruk. pemilikan NIK menjadi sya- terbatas seperti embarkasi. lah justru menyulitkan. (DIM
bulan Februari dan Agustus, “Buang air besar sembarang- rat wajib jika masyarakat ingin siapa saja di situ dan ada "Tidak kita atur dalam un-
menurut riwayat dari teman- an, tidak rutin cuci tangan, ti- mendaftar sebagai peserta persyaratan-persyaratan. dang-undang supaya lebih Dengan kata lain, petugas poin) 201," kata Bambang.
teman puskesmas di sana dak pakai alas kaki. Karena JKN. “NIK ini identitas yang Nanti itu menteri yang akan fleksibel, kan gitu. Itu diha- haji tersebut tidak bersen- Sebagai informasi, RUU
juga obat selalu diberikan,” pada kasus cacingan yang pa- melekat ke setiap penduduk datang yang akan ngatur," pus, nanti akan diatur dalam tuhan dengan Tanah Haram Haji dan Umrah telah dise-
kata Ina, Jumat (22/8). ling penting itu kebersihan Indonesia dari awal lahir sam- kata Bambang di Kompleks peraturan menteri. Karena di Mekkah dan Madinah, pakati menjadi RUU usul
Ina mengimbau kepa- diri, karena cacingan ini bisa pai tutup usia. Oleh karena Parlemen, Senayan, Jakarta kalau misalnya peraturan Arab Saudi. Petugas di Ta- inisiatif DPR. Keputusan ini
da masyarakat bahwa pen- diobati. Tapi kalau tetap suka itu, penting bagi setiap orang Pusat, Jumat (22/8). menteri, itu kan persyaratan, nah Suci tetap harus bera- diambil DPR RI dalam rapat
cegahan terhadap cacing- bermain di tanah dan seba- untuk mengurus dan memi- Bambang mengatakan persyaratan itu bisa fleksi- gama Islam sesuai syariat. paripurna yang digelar pada
an bukan hanya minum obat gainya, dia bisa timbul lagi,” liki NIK,” katanya.(tribun net- peraturan menteri bisa le- bel," kata Bambang. "Jadi itu sebetulnya tim Kamis (24/7/2025). Saat
cacing rutin saja. Melainkan jelas dr Ina. work/fah/rin/wly) bih fleksibel diubah menye- Menurut Bambang, ren- pemerintah itu berharap ini, pemerintah dan DPR RI
suaikan kondisi lapangan, cana PPIH non-Muslim ini bahwa kalau misalnya itu tengah mengebut pemba-
alih-alih harus mengubah dipilih untuk mengatasi di minoritas, misalnya di hasan DIM dengan target
dan merevisi UU kembali. kurangnya SDM Muslim Manado, di Papua, misalnya disahkan menjadi UU dalam
Jimly Usulkan Wapres Dengan begitu, pemerintah di daerah minoritas seperti itu, (petugas) dokter apa se- rapat paripurna pada Selasa
(26/8).(kompas.com/tri-
bagainya, kan bisa saja non-
tidak mencantumkan hal Manado hingga Papua.
Dipilih MPR tersebut secara perinci da- Namun, petugas haji itu Muslim jadi petugasnya," bunnews)

Wakilnya ditetapkan oleh si
"Selama ini pasal pelantik-
JAKARTA, TRIBUN - Man- presiden terpilih, tapi disetujui an oleh MPR belum pernah Disetujui Kepala BP Haji Jadi Menteri
tan ketua Mahkamah Konsti-
tusi (MK) Jimly Asshiddiqie oleh MPR," kata Jimly. dijalankan, yang ada hanya
mengusulkan agar wakil pre- Menurutnya, hal tersebut membuka sidang 'monggo si- JAKARTA, TRIBUN - Pe- substansi DIM nomor 40. perubahan penyebutan Ke- bagai pihak.
siden (wapres) dipilih Maje- akan memastikan bahwa lakan melantik dirimu sendiri' merintah dan Komisi VIII “Ada, Pak dari pemerin- pala Badan Pengelola Haji Pada Senin (18/8/2025),
lis Permusyawaratan Rakyat wapres merupakan "orang- ibaratnya seperti itu. Padahal DPR RI sepakat mengubah tah, Pak, yang DIM 40 itu menjadi menteri. "Ketok ya pemerintah menyerahkan
(MPR), bukan secara langsung nya" presiden yang dipilih eksplisit disebut MPR melan- penyebutan nomenklatur mengubah badan menjadi (DIM) 40," tanya Singgih ke- DIM RUU Haji dan Umrah
oleh masyarakat. Hal tersebut langsung oleh rakyat. tik presiden," ujar Jimly. Kepala Badan Pengelola Haji menteri, Pak," kata Eko di pada peserta rapat. kepada DPR RI. Menteri
disampaikan Jimly saat men- "Jadi wapres betul-betul Di samping itu, Jimly juga (BPH) menjadi menteri. Ke- Ruang Rapat Komisi VIII "Ketok," jawab peserta ra- Hukum (Menkum) Suprat-
jadi pembicara dalam Seminar orangnya presiden, bukan mengusulkan untuk kembali putusan ini diketok dalam DPR RI, Jakarta, Jumat pat. man Andi Agtas mengata-
Konstitusi yang digelar oleh orang hasil kasak-kusuk, dilahirkannya utusan golong- Rapat Panitia Kerja (Panja) (22/8). "Itu badan menjadi Sebagai informasi, DPR kan DIM diserahkan ber-
MPR di Gedung Nusantara V, pragmatis, transaksional," an yang berada di MPR. De- Revisi Undang-Undang ten- menteri (kementerian) kepa- telah sepakat RUU Haji dan langsung secara tertutup di
Kompleks Parlemen, Jakarta, ujar Jimly. ngan begitu, terdapat anggota tang Haji dan Umrah bersa- la badan menjadi menteri," Umrah menjadi RUU usul Ruang Komisi VIII DPR RI,
pada Kamis (21/8). Dalam seminar tersebut, MPR yang merupakan utusan ma Wakil Menteri Sekreta- ujar Eko. inisiatif DPR. Keputusan Kompleks Parlemen, Sena-
"Ini diskusi, wakil presiden Jimly juga mengusulkan agar dari golongan tertentu seperti ris Negara (Wamensesneg), Ketua Komisi VIII Marwan itu diambil DPR RI dalam yan, Jakarta Pusat.
itu enggak usah dipilih lang- peran MPR diperkuat. Salah buruh, guru, petani, nelayan, Bambang Eko Suhariyanto, Dasopang meminta agar se- rapat paripurna, Kamis "Kami serahkan DIM-nya.
sung, dipilih oleh MPR aja," satu perannya adalah mene- dan lain-lain. Jumat (22/8). tiap frasa "badan" diubah (24/7/2025). Ada usul inisiatif DPR terka-
ujar Jimly dalam seminar, tapkan Garis-garis Besar Ha- "Nah ini salah satu isu yang Rapat membahas daftar menjadi "kementerian". Di sisi lain, Komisi VIII it dengan hal tersebut," kata
dikutip Jumat (22/8). luan Negara (GBHN). Selain menurut saya perlu didiskusi- intervensi Masalah (DIM) "Supaya jangan bolak- DPR RI juga sudah mengge- Supratman setelahmengha-
"Jadi setelah presiden ter- itu, ia juga mengusulkan pe- kan dalam rangka perubahan dari pemerintah. Dalam ra- balik kami," ujar Marwan. lar rapat pembahasan RUU diri acara Hari Konstitusi di
pilih, daripada kasak-kusuk negasan kewenangan MPR se- kelima (UUD 1945)," ujar pa- pat itu, Wakil Ketua Komisi Setelah itu, Singgih yang Penyelenggaraan Ibadah Kompleks Parlemen, Senin
kayak kemarin, sudahlah cu- bagai lembaga yang melantik kar hukum tata negara itu. VIII DPR RI Singgih Janu- memimpin menanyakan fo- Haji dan Umrah, dan meng- lalu.(kompas.com/tribun-
kup rakyat memilih presiden. presiden dan wakil presiden. (kompas.com/tribunnews) ratmoko mempertanyakan rum apakah menyepakati himpun masukan dari ber- news)

• Editor: Dedy Herdiana, Deni Ahmad Fajar, Ferri Amiril Mukminin, Ichsan, Sugiri UA, Taufik Ismail ALAMAT KANTOR:
• Staf Redaksi: Kemal Setia Permana, M Syarif Abdussalam, Tiah SM, Siti Fatimah, Nazmi Abdurahman, Muhamad Nandri Prilatama, Aldi Perdana, Ahmad Imam Baehaqi, Hilman Kamaludin, Luthfi Ahmad Mauludin, Nappisah, Eki Yulianto (Cirebon), Grha Tribun Jabar Jl Sekelimus Utara 2-4 Soekarno-Hatta
Adi Ramadan Pratama (Kabupaten Bandung), Handika Rahman (Indramayu), Ai Sani Nuraini (Ciamis), M Deanza Falevi (Purwakarta) Bandung. Tlp: 022 7530666 (Hunting), fax: 022 7530655
• Kontributor : Rahmat Kurniawan (KBB+Cimahi), Sidqi Al Ghifari (Garut), Cikwan Suwandi (Karawang), Ahya Nurdin (Subang), Padna (Pangandaran), M Rizal Jalaudin (Kab. Sukabumi), Fauzi Noviandi (Cianjur), (Umum), 022 7530656 (Redaksi), 022 7530657 (Iklan)
Dian Herdiansyah (Kota Sukabumi dan Sukabumi Utara), Ahmad Rifai (Kuningan), Jaenal Abidin (Tasikmalaya), Kiki Andriana (Sumedang), Jusmawarni, Muhammad Afdal (Washington DC). Email: redaksi@tribunjabar.id
“TRIBUN NETWORK - MATA LOKAL • • Fotografer: Gani Kurniawan ALAMAT KANTOR JAKARTA:
Sekretaris Redaksi: Sri Aryanti
MENJANGKAU INDONESIA” • Tata Letak : Donni Valentino (Koordinator), Richard Andreas Mendelson, Edwin Teguh Kurnia Gedung Tribun Network - Kompas Gramedia, Jalan
021-5359525, Fax: 021-5359523
Penerbit: PT Bandung Media Grafika • Editor Video : Mega Nugraha (Koordinator), Dicky Fadiar Djuhud, Rudy Laudza, Ery Chandra, Deni Denaswara, Oki Priana, Studio: Daniel Andrean Damanik (Koordinator), Aditya Rahman Palmerah Selatan No 3, Jakarta Pusat, 10270, Telepon:
Diterbitkan berdasarkan • IT : Darussalam Nugraha, Aris Wahyu Nugroho
Undang-undang No 40 Tahun 1999 MEDIA SOCIAL & WEB Official
Pemimpin Umum : Dahlan • Business General Manager : Rahmi Khasya Sarini; Vice GM : Purnomo, Advertising Manager : Dicky Hadian; Circulation Manager : Purnomo, Pj Manajer Keuangan: Widia Herliana • Website : https://jabar.tribunnews.com/
Pemimpin Redaksi/ JAKARTA • Instagram : https://www.instagram.com/tribunjabar
Penanggung Jawab : Adi Sasono News Director: Febby Mahendra Putra; News Vice Director/GM Jakarta Content: Domuara D. Ambarita; GM Content Digital: Yuli Sulistyawan; News Manager: Rahmat Hidayat; Koordinator Kompartemen Polhukam: Dodi Esvandi; • Twitter : https://twitter.com/tribunjabar
News/Production Manager : Oktora Veriawan Koordinator Kompartemen Megapolitan: Soewidia Henaldi, dan Yogi Gustaman; Koordinator Kompartemen Ekonomi dan Bisnis: Frederikus Mahatma Teguh Is; Koordinator Kompartemen Seleb & Lifestyle: Willy Widianto; • Facebook : https://www.facebook.com/baladtribun
Video Production Manager : Arief Permadi Koordinator Kompartemen Olahraga: Eko Priyono; Koordinator Kompartemen Audio-visual: Yunus . • Fan Page FB : https://www.facebook.com/tribunjabar
Manajer tribunjabar.id : Kisdiantoro
Manajer tribuncirebon.com/
tribunpriangan.com : Machmud Mubarok WARTAWAN TRIBUN JABAR SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA IMBALAN DARI SUMBER BERITA
Editor Senior : Januar Pribadi Hamel